Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dandan Hindayana mengungkapkan bahwa 60 persen anak-anak di Indonesia tidak memiliki akses untuk mengonsumsi gizi yang seimbang.

Menurutnya, sebagian besar anak di Indonesia cenderung mengonsumsi makanan yang hanya mengandung karbohidrat, sementara asupan protein dan nutrisi lainnya masih sangat kurang.

"Bahkan, anak-anak itu tidak mampu beli dan minum susu," kata Dadan saat memberikan sambutan dalam acara ‘Kick-off Piloting Perluasan Keterlibatan UMKM dalam Program MBG’ di Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Senin (19/5/2025).

Dadan menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan anak-anak yang saat ini masih dalam kandungan hingga mereka berada di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dalam dua puluh tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN berupaya melakukan intervensi dalam pemenuhan gizi yang seimbang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena apa, kalau gizinya tidak terpenuhi maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang tidak produktif," tutur Dadan.

Dadan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut, dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menjelaskan, dampak dari program ini tidak hanya berfokus pada kepentingan anak-anak menuju Indonesia emas, tetapi juga pada pemerataan ekonomi.

Saat ini, terdapat sekitar 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Dadan menyebutkan bahwa seluruh supplier yang terlibat dalam distribusi MBG adalah pelaku UMKM.

Mereka bekerja sama dengan MBG untuk menyuplai bahan baku seperti sayur, telur, daging, tahu, dan tempe.

“Di setiap SPPG dibutuhkan minimal 15 supplier, dan rata-rata adalah UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700-an yang terlibat dalam rantai pasok makanan bergizi, selain koperasi dan lain-lain,” jelas Dadan.

Ia menambahkan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini sudah mencapai hampir 52 ribu orang, dan target tahun ini adalah untuk memiliki 30 ribu SPPG yang akan melibatkan hampir 1,5 juta pekerja.

Di Kabupaten Bandung, saat ini dibutuhkan 361 SPPG untuk menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah.

Dadan berharap dari SPPG tersebut dapat menghasilkan Rp 361 miliar untuk para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Ini ada di wilayah Kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, dan akan ada uang ke Kabupaten Bandung itu Rp361 miliar,” ujarnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 3.000 warga Perumahan Kartika Wanasari dan Perumahan Citra Villa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, masih terdampak banjir sejak Minggu (18/5/2035).

"Lebih kurang 3.000 jiwa (terdampak banjir), keluarga lebih kurang 1.200 (yang terdampak banjir), korban jiwa nihil," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dodi menjelaskan, banjir di dua perumahan tersebut disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi pada Minggu sore.

Namun, sistem pembuangan air yang buruk membuat banjir di dua perumahan tersebut tak bisa dihindarkan.

"Akibatnya beberapa rumah warga tergenang dengan ketinggian 10-80 sentimeter," ungkap Dodi.

Selain itu, banjir yang merendam di dua perumahan tersebut membuat aktivitas warga terganggu.

"Banjir mengganggu aktivitas masyarakat khususnya anak-anak sekolah dan warga yang akan berangkat dan pulang kerja," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 600 keluarga Perumahan Kartika Wanasari di Cibitung, masih terdampak banjir sejak hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bekasi pada Minggu (18/5/2025).

Di perumahan itu, banjir disebabkan karena buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Akibatnya, jalan utama perumahan terendam dengan ketinggian air mencapai 70-90 sentimeter, yang membuat aktivitas warga terganggu.

Salah satu warga, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah sejak lama menjadi lokasi langganan banjir.

Bahkan, dalam sepekan belakangan ini, perumahannya sudah tiga kali terendam banjir.

"Dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir," kata Rully saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Namun, biasanya banjir yang terjadi di perumahan Rully tak bertahan lama.

Hanya hitungan beberapa jam saja, air yang menggenangi jalanan dan perumahan akan cepat surut.

Namun kali ini Rully herang mengapa banjir tak kunjung surut.

"Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat. Biasanya setengah hari sudah surut, tapi ini udah sehari semalam belum surut," ungkap dia.

Warga lain, Dwi Hardono (54) mengaku tak bisa memprediksi kapan banjir di perumahannya akan surut.

Mengingat, volume air sungai yang menjadi titik keluar air dari perumahan juga masih tinggi.

Dwi hanya berharap pemerintah bisa membantu menangani permasalahan banjir di perumahannya.

"Berharap pemerintah fokus ke sini karena ini akses utama juga," imbuh dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

BEKASI, KOMPAS.com - Aktivitas warga Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terganggu karena banjir tak kunjung surut sejak Minggu (18/5/2025) sore.

Bahkan, beberapa rumah warga berpotensi mengalami kerusakan imbas terendam banjir.

"Sangat terganggu, bahkan perumahan sini juga tingkat keruskaan lebih tinggi," kata salah satu warga, Dwi Hardono (54) saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Banjir itu merendam jalan utama perumahan. Ketinggian air di lokasi mencapai 70-90 sentimeter.

Banjir di lokasi ini tak kunjung surut lantaran buruknya sistem drainase. Kondisi itu membuat air tetap menggenangi jalan utama perumahan.

Terlihat, beberapa kendaraan warga yang memaksa melintasi lokasi mogok.

Warga lain, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah menjadi langganan banjir sejak lama.

Setiap curah hujan tinggi, warga selalu was-was banjir akan menggenangi perumahannya.

"Bahkan dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir. Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga membuang sampah secara sembarangan usai ditemukannya limbah sampah sandal hotel di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dari temuan Sungai Watch, ada ribuan limbah sandal yang ditemukan di lahan seluas 20 x 25 meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga, tepatnya di belakang rumah warga yang berlokasi di Kelurahan Bulusan.

Komunikasi pemasaran Hotel Ketapang Indah, Afdan, tak menampik temuan Sungai Watch tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih melakukan proses penyelidikan masalah pembuangan sampah.

"Kami sampaikan bahwa masalah pembuangan sampah masih dalam proses penyelidikan oleh pihak hotel guna memastikan sumber dan penyebab temuan tersebut," kata Afdan, Senin (19/5/2025).

Afdan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani hal tersebut dengan serius dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, Afdan tak menanggapi ketika ditanya mengenai apakah pihak hotel sudah melakukan hal-hal dasar pengelolaan sampah dengan baik serta melibatkan pihak terkait untuk pengelolaannya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani.

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah rumah warga di Desa Mangun Jaya dan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat terendam banjir imbas hujan deras pada Minggu (18/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Banjir di dua desa ini disebabkan karena meluapnya Sungai Kali Baru yang tengah dinormalisasi pemerintah setempat.

Mayoritas rumah warga yang terendam banjir berada di dekat Sungai Kali Baru dengan rata-rata ketinggian mencapai 70-100 sentimeter.

Banjir di lokasi ini perlahan mulai surut pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Kini, beberapa warga mulai membersihkan sisa lumpur bekas banjir.

Seorang warga Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, bernama Mariyani (58) mengaku heran lantaran Sungai Kali Baru justru meluap pasca-normalisasi.

Padahal, selama puluhan tahun tinggal di dekat Sungai Kali Baru, ia sama sekali belum pernah merasakan banjir.

"Sejak kecil di sini, baru kali ini ngerasain banjir, sampai masuk ke rumah, jet pump sampai mati karena terendam banjir," kata Mariyani, Senin (19/5/2025).

Mariyani mengungkapkan, penyebab Sungai Kali Baru meluap karena tumpukan sampah yang tersendat di sejumlah jembatan.

Akibatnya, air meluap dan langsung merendam rumah warga yang notabene lebih rendah dibanding posisi Sungai Kali Baru.

Maryani pun berharap pemerintah segera membersihkan sampah di Sungai Kali Baru agar aliran air kembali normal.

"Saya pengen sampahnya bersih, sudah gitu," tambah dia.

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025