Anak PAUD sampai kelas II makan jam 8, SD kelas III sampai VI jam 9.30. Anak SMP dan SMA makannya siang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal jadwal pembagian Makan Bergizi Gratis, bahwa program ini akan dibagi dalam dua jadwal namun tiap anak tetap menerima satu kali makan gratis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Agung Widyantoro mendorong pemerintah agar memanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan gizi di Tanah Air, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Agung, Badan Gizi Nasional dapat mewujudkan hal-hal tersebut karena keberadaannya membuat tak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga dalam menuntaskan persoalan gizi dan peningkatan kualitas SDM.

"Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu. Ada keinginan kuat untuk ditangani sendiri oleh sebuah lembaga," katanya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia pun menyampaikan Badan Gizi Nasional bernilai penting untuk memastikan pemenuhan gizi kepada anak, peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadopsi beberapa tujuan-tujuan utama. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui kebijakan program makan bergizi gratis," ucap dia.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional adalah pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.

Jakarta -

Rencana perjalanan politik Fahri Hamzah diungkap oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut Fahri Hamzah akan bergabung ke partai berlogo pohon beringin itu.

Rencana Fahri Hamzah dibeberkan Bahlil saat meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin (23/9/2024). Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa tokoh nasional dari NTB, yakni Fahri Hamzah. Di situlah Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, Fahri menjabat Waketum Partai Gelora. Ia mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kita datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik jika Fahri Hamzah tertarik masuk Golkar. Ace mengatakan partainya terbuka kepada siapa pun.

"Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan tentu kita sangat terbuka sama siapa pun termasuk figur seperti Pak Fahri Hamzah," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Jadi karena itu jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," sambung dia.

Ace mengatakan partainya kerap berdiskusi dengan Fahri. Namun, Ace menyampaikan ada mekanisme kaderisasi yang harus dilalui ketika masuk Golkar.

"Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog, tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki Partai Golkar tentu kami sambut dengan baik," tuturnya.

"Nanti bisa kita pastikan (benar atau tidak masuk Golkar)," imbuh dia.

Respons Fahri Hamzah

Fahri Hamzah buka suara soal pernyataan Bahlil. Ia mengatakan Bahlil suka bergurau.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.

(isa/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengajak Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah saat meresmikan dua smelter maupun produksi smelter di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan Gresik, Jawa Timur; hari ini.

Adapun dua smelter tesebut adalah smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, dan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik.

Jokowi mengungkapkan, Fahri Hamzah merupakan putra daerah Sumbawa. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Fahri Hamzah turut hadir di Gresik.

"Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Karena daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT. Amman tadi," kata Jokowi usai meresmikan produksi smelter milik PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, penjelasan serupa juga disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Ia menyebut, Fahri Hamzah adalah putra daerah.

"Beliau adalah putra daerah," ungkap Yusuf, Senin.

Yusuf menjelaskan bahwa selama menjabat di parlemen, Fahri Hamzah sangat mendukung program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," imbuhnya.

Diketahui, sosok Fahri Hamzah dalam acara peresmian menjadi perhatian usai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan mengenai arah politik Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucap Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Fahri Hamzah tidak menampik maupun mengiyakan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," kata mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut kepada Kompas.com pada hari yang sama.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik jika Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tertarik masuk Golkar. Ace mengatakan partainya terbuka kepada siapa pun.

"Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan tentu kita sangat terbuka sama siapa pun termasuk figur seperti Pak Fahri Hamzah," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

"Jadi karena itu jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," sambung dia.

Ace mengatakan partainya kerap berdiskusi dengan Fahri. Namun, Ace menyampaikan ada mekanisme kaderisasi yang harus dilalui ketika masuk Golkar.

"Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog, tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki Partai Golkar tentu kami sambut dengan baik," tuturnya.

"Nanti bisa kita pastikan (benar atau tidak masuk Golkar)," imbuh dia.

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadlia, sebelumnya menyebut Fahri Hamzah bakal masuk partainya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri awalnya merespons ucapan Bahlil hanya dengan stiker WA saat dimintai konfirmasi, Senin (23/9).

Fahri menilai ucapan Bahlil sebagai gurauan di depan Jokowi. Menurut Fahri, Bahlil memiliki selera humor yang tinggi.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.

Simak Video 'Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kehadiran mantan eks Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang merupakan politikus Partai Gelora, dalam peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Beliau adalah putra daerah," ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, kepada Kompas.com pada Senin siang.

Yusuf menambahkan bahwa Fahri juga diundang secara langsung oleh Amman Mineral.

Yusuf menjelaskan bahwa selama menjabat di parlemen, Fahri Hamzah sangat mendukung program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," imbuhnya.

Dalam acara peresmian, Bahlil Lahadalia juga melontarkan guyonan mengenai arah politik Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucap Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Fahri Hamzah tidak menampik maupun mengiyakan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," kata mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut kepada Kompas.com pada hari yang sama.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan makan bergizi gratis akan menyasar setidaknya 15 juta penerima di tahap awal. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025.

"Minimal 15 juta (orang), minimal," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Ia mengaku pihaknya sudah memiliki data untuk penerima program makan bergizi gratis. "Datanya ada nanti, itu terlalu detail lah. Kita punya data sendiri, ada," ucapnya.

Badan Gizi Nasional sendiri mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun di 2025. Anggaran tersebut, kata Dadan, sudah termasuk untuk operasional.

"Total (termasuk operasional Badan Gizi Nasional)," tutur Dadan.

Sebagai lembaga baru, Dadan menyebut saat ini pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja (renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga rencana strategis (renstra).

"Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk dalam UU APBN (2025) baru kita jelaskan ya. Sekarang baru menyelesaikan SOTK, sedang menunggu analisis dari Kemenpan-RB, mudah-mudahan selesai minggu ini," imbuhnya.

(aid/kil)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo berencana untuk mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat ini.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus ke depannya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu melansir dari detikFinance.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak masalah dengan rencana tersebut. Dia menilai rencana ini justru dapat mempermudah pembangunan perumahan agar lebih terfokus.

"Nggak masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki saat ditemui seusai Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Perumahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelum ada Kementerian PUPR, Kementerian yang mengurus perumahan di Tanah Air juga sempat berdiri sendiri.

"Dulu PU (Pekerjaan Umum) juga, PU saja. Kemudian jadi PU dan tenaga listrik. Kemudian Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah), menjadi Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah)," lanjutnya.

Dia menyebutkan sesuai dengan ucapan Hashim, nantinya Departemen di PUPR saat ini seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke Kementerian Perumahan ini.

"Jadi kembalikan PU kepada key off-nya sebagai core business PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi," ujarnya.

"Semua aturan mengenai kontruksi akan kembali. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira ga masalah," pungkasnya.

(aqi/dna)

Jakarta -

Ibunda Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah meninggal dunia kemarin malam. Mendiang Siti Nurjannah rencananya dimakamkan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. Ia mengatakan Fahri Hamzah tengah berada di Sumbawa.

"Ya benar, kemarin malam (meninggal dunia). Hari ini dimakamkan di Sumbawa," kata Mahfuz kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Mahfuz menyebutkan Fahri Hamzah memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Bahkan sang ibu sempat dibawa oleh Fahri ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dunia.

"Pak Fahri sangat dekat dengan sosok ibundanya, Siti Nurjannah. Selepas wafat ayahandanya, Pak Fahri memboyong ibundanya tinggal bersamanya di Jakarta," ucap Mahfuz.

"Selama 3 tahun Pak Fahri mendampingi ibunya yang sudah berusia 90-an dan terkena stroke," imbuhnya.

(dwr/maa)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Perumahan. Rencana ini akan membuat Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan kembali berdiri terpisah.

Hal ini bukan kali pertama ada perubahan pada lembaga pemerintahan yang mengurus perumahan. Kerap kali ada penggabungan, peleburan, dan pembentukan kementerian baru terkait perumahan rakyat.

Lantas, bagaimana sejarah Kementerian Perumahan di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini, dikutip dari situs resmi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Senin (2/9/2024).

Sejarah Kementerian Perumahan

Tahun 1924-1934

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda turut mengatur perumahan di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah mengeluarkan Peraturan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau disebut dengan BWR.

Peraturan ini mendorong penyediaan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga melakukan penataan kota menjadi lebih modern mengacu model kota-kota di Eropa untuk menyediakan permukiman yang layak kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang makin banyak datang ke Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan dua program perumahan perkotaan, yaitu Perbaikan kampung atau Kampung Verbetering dan penyuluhan tentang rumah sehat. Penanggulangan penyakit pes atau pest bestrijding di daerah perumahan kumuh.

Tahun 1945

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung. Namun, karena kondisi negara sedang tidak aman dan tidak stabil saat itu, maka dampak pembangunan perumahan belum terasa oleh masyarakat

Tahun 1950-1953

Kongres Perumahan Sehat pertama diselenggarakan tanggal 25-30 Agustus 1950 di Bandung menghasilkan tiga keputusan penting. Keputusan itu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1951, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) didirikan sebagai lembaga pembiayaan perumahan. Kemudian, Djawatan Perumahan Rakyat dibentuk sebagai lembaga pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1952.

Lalu, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) dibentuk pada tahun 1953 untuk menangani masalah perumahan, khususnya dalam penelitian guna mencari solusi pengembangan rumah murah.

Tahun 1958

Pada tahun 1958, urusan perumahan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mendirikan Kantor Pusat Urusan Perumahan sesuai UU Darurat Nomor 3 tahun 1958.

Tahun 1969

Selanjutnya, urusan perumahan rakyat menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan terbitnhya Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969.

Tahun 1978

Urusan perumahan rakyat kemudian diserahkan ke Kementerian Muda Urusan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Lembaga ini dipimpin oleh Cosmas Batubara sebagai menteri pertamanya.

Tahun 1983

Kementerian Muda pun diubah menjadi menjadi setingkat Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk menangani urusan perumahan.

Tahun 1998

Lalu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman. Theo L Sambuaga menjabat sebagai menterinya untuk masa 1998-1999.

Tahun 1999

Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum melebur menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil). Erna Witoelar menjabat sebagai menteri untuk masa 1999-2001.

Tahun 2001

Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Posisi menteri diisi oleh Soenarno untuk masa 2001-2004.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman berubah menjadi Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

Tahun 2004

Kementerian khusus perumahan pun dibentuk kembali dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat dan dipimpin oleh Yusuf Asy'ari sebagai Menteri untuk periode 2004-2009.

Tahun 2014

Setelah hampir sepuluh tahun berselang, Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga sekarang ini.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

(dhw/dna)