Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (19/8/2024). Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Sebenarnya, siapa sosok Dadan Hindayana ini?

Dadan adalah seorang dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ke depannya, ia akan mengemban tugas dalam mengurus program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut akan dieksekusi pada saat presiden terpilih 2024-2029 mulai menjalankan pemerintahan. Pengadaan Badan Gizi Nasional secara resmi ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Mari berkenalan dengan sosok Dadan Hindayana! Ini riwayat pendidikan hingga kiprahnya dalam dunia akademik:

Jejak Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan tercatat berkuliah S1 di IPB (1986-1990) dengan mengambil jurusan proteksi tanaman.

Lalu, ia melanjutkan S2 di Universitas Rheinischen Friedrich Wilhelms Bonn, Jerman (1995-1997). Tak berhenti di sana, Dadan mendalami lagi ilmunya dengan mengambil program doktor di Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover Jerman.

Dijelaskan dalam buku Dasar Usaha Pertanian Terpadu Kelas X oleh Abdul Jabir dkk, Dadan selaku penelaah buku tersebut adalah dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB.

Dosen Proteksi Tanaman di IPB

Berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Dadan kini statusnya aktif sebagai dosen tetap IPB dengan jabatan fungsional sebagai Lektor.

Dadan juga tercatat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau. Kampus tersebut digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banau bersama IPB.

Pendiriannya tertuang dalam Perjanjian Kerjasama nomor 520/084/2008 dan 03/I3/KsP/2008 tanggal 25 Februari 2008 oleh Bupati Halbar dan Wakil Rektor IPB Bidang Riset dan Kerjasama (WRRK). Berdasarkan keputusan tersebut, Dadan ditunjuk sebagai ketua.

Sosoknya juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dadan pernah terlibat dalam Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia (2022), Transformasi Politeknik Pembangunan Pertanian (2022), dan masih banyak lagi.

Pada 2022, ia tergabung dalam Tim Transformasi Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (RPP PTKL), Kementerian Pertanian bersama Prof Dr Ir Rachmat Pambudy, MS, Dr Ir Andriyono Kilat Adhi, Dr Ir Burhanuddin MM dan Ir Sidi Asmono.

Selaku periset di perguruan tinggi, Dadan sudah membuat banyak karya ilmiah. Hasil penelitiannya antara lain berjudul Effects of intraguild predation on aphid parasitoid survival (2000), Preferensi serangan tikus sawah (Rattus argentiventer) terhadap tanaman padi (2020), dan lainnya bisa di lihat di sini.

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka memenuhi gizi nasional, terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dikutip dari laman PDDIKTI.Kemdikbud.go.id, Dadan merupakan seorang dosen program studi entomologi di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di IPB pada 1990. Ia melanjutkan S2 di University of Bonn, Jerman, di bidang studi entomologi terapan dan lulus pada 1997.

Setelah lulus, Dadan kembali melanjutkan pendidikannya di Leibniz Universitat Hannover, Jerman. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya pada Senin (19/8). Ada nama baru yang bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang hanya tersisa dua bulan, yakni Dadan Hindayana.

Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman dan lulus 1997, dan Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) Terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Coleoptera di area reklamasi pascatambang batubara di Berau, Kalimantan Timur'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Institusi ini akan menjadi cikal bakal program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan populis itu akan dilakukan Prabowo setelah dia menjabat pada Oktober 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.

Dadan Hindayana resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

Dikutip dari situs Dikti, Senin (19/8/2024), Dadan merupakan dosen aktif di Institut Pertanian Bogor. Pria yang lahir di Garut itu memiliki jabatan Fungsional Lektor di IPB.

Ia mengajar di program studi Entomologi pada jenjang S2 IPB. Dadan Hindayana memiliki riwayat pendidikan terakhir pada jenjang S3.

Dadan juga memiliki pengalaman menerbitkan sejumlah jurnal dan memiliki sejumlah pengalaman mengajar berbagai mata kuliah.

Selain itu, Dadan pernah mengemban tugas sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahan Banau, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang kini telah sah dijabat oleh Dadan Hindayana. Dadan akan bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Dadan juga akan dibantu banyak deputi untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Gizi Nasional.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaganya baru dibentuk dan belum punya kantor.

"Saya nunggu arahan karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantor), jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Dadan berharap program tersebut bisa dimulai pada Januari 2025.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," ujar Dadan.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Berikut ini daftar menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dilantik hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Dadan Hindayana baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Dilansir detikHealth pada Senin (19/8/2024), berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Taruna Ikrar merupakan dokter dan ilmuwan di bidang farmasi, jantung, serta saraf. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini mendapat gelar sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin.

Ia kemudian menjalani magister farmakologi di Universitas Indonesia hingga berhasil mendapat beasiswa dari pemerintahan jepang. Kemudian, melanjutkan pendidikan doktornya dengan spesialisasi jantung di Universitas Niigata, Jepang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melantik Prof Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Adapun menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang dilantik yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian, tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Simak Video '7 Posisi yang Dilantik Jokowi dari Menteri, Wamen, hingga Kepala Badan':

[Gambas:Video 20detik]