Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Jakarta -

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

(zap/imk)

...Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa, ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal di wilayah setempat akan difokuskan hanya untuk lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama.

"Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa," ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

John menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan gizi, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

Gubernur John juga akan meningkatkan sosialisasi program MBG guna mengatasi penolakan dan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat setempat.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penolakan tersebut, tapi John menilai hal itu terjadi akibat kurangnya informasi yang utuh serta adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi opini masyarakat.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan pertarungan mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang lempar batu, sembunyi tangan. Kasihan, yang dikorbankan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pihaknya akan segera meluruskan informasi yang keliru serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan baik, menjelaskan manfaat program MBG secara langsung kepada masyarakat. Kami yakin, jika disampaikan dengan benar, program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” katanya menegaskan.

Terkait target realisasi program MBG, John menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema penyaluran, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Manado (ANTARA) - Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Banyak teman-teman kepala daerah bertanya perlu nggak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD," sebut Wamendagri Bima Arya di Manado, Kamis.

Di awal, kata dia, diarahkan untuk dititip dalam biaya tidak terduga, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dan jelas bahwa program makan bergizi tersebut terpusat.

"Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD," katanya.

Apabila disiapkan dalam APBD, kata dia, maka anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti kelas, toilet dan lainnya.

"Wali Kota Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi kemudian diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.

Wamendagri menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terjadinya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan untuk pelaku ekonomi daerah.

"Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda," katanya.

Karena itu, Wamendagri kembali berharap dukungan penuh pemerintah daerah untuk mengawal program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut.

"Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung," ujarnya.

Dia berharap, perlu dikoordinasikan bersama, dikawal bersama dan kolaborasi bersama terkait program Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program hasil terbaik cepat.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong agar kepala daerah dapat berkontribusi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Menurutnya, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi di Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” imbuhnya.

Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG.

Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ucapnya.

Menurutnya, MBG merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program itu berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” ujarnya.

Generasi anak-anak saat ini, kata Dadan, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting. Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan, program MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Harapannya, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah," pungkas Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta para kepala daerah untuk ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara mengamankan rantai pasok makanan.

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

"Para kepala daerah diminta menyukseskan dalam hal menyiapkan supply chain-nya. Jadi bagaimana produksi dan distribusi itu bisa memberikan efek bagi kepala daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan isi materi yang disampaikan Gibran, Rabu.

Selain itu, Gibran mengingatkan tentang target swasembada pangan yang digambarkan melalui kondisi irigasi yang memerlukan perhatian setiap kepala daerah.

"Yang berikutnya juga fokus kepada aspek stunting. Tadi beliau sebutkan satu daerah, kabupatennya bupatinya langsung dipanggil untuk bicara, yang berhasil menurunkan stunting di Kalimantan," kata Bima.

Gibran juga mengingatkan kembali kepada para kepala daerah untuk tegak lurus pada program Asta Cita pemerintah pusat.

Materi yang disampaikan Gibran, kata Bima, berlangsung dengan interaktif dan menarik karena Gibran pernah menjabat sebagai Walikota Solo.

Padai akhir pemaparan, Gibran menitipkan pesan agar seluruh kepala daerah jangan sampai absen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.

"Semua diminta hadir ketika arahan presiden, dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita," ucap Bima.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana batal mengisi materi dalam oreintasi atau retret kepala daerah hari ini, Rabu (26/2/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Dadan batal hadir karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rapat.

"Badan Gizi semula akan mengisi hari ini, tapi beliau kemudian ada rapat dengan Bapak Presiden, jadi kita undur beliau besok," ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Tito mengatakan, materi makan bergizi gratis dinilai penting untuk disampaikan kepala para kepala daerah.

Oleh karena itu, Kepala BGN dijadwalkan ulang mengisi materi tentang program makan bergizi gratis dalam acara tersebut.

"Tapi saya anggap penting dan saya sudah komunikasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan, beliau akan tetap mengisi tapi waktunya diundur besok, karena hari ini rapat dengan Presiden," kata Tito.

Untuk hari ini, Tito mengatakan, ada beberapa pemateri seperti Wakil Persiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri/kepala badan.

Salah satunya adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau (Luhut) akan hadir sebagai Ketua Dewan Ekonomi nasional. Beliau punya pengalaman panjang, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan daerah," ujar Tito.

Sebagai informasi, retret kepala daerah digelar selama delapan hari, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Beragam kegiatan diskusi dan kelas yang diberikan kepada para kepala daerah, seperti pembangunan daerah, perekonomian, hingga kesetaraan gender.

Kepala daerah yang hadir dalam retreat ini berjumlah 493 orang dari 503 peserta yang telah diregistrasi.

BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Prabowo menginginkan kepala daerah cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) seperti bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan.

Di sisi lain, Dadan juga menjelaskan alasan pemangkasan anggaran BGN yang terkena efisiensi sekitar Rp 200 miliar.

“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Ia pun memastikan anggaran program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, hanya anggaran pengadaan lahan saja yang terkena efisiensi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bima -

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(dpw/gsp)

Jakarta -

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/das)

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil semakin aktif menggalang dukungan menjelang hari pencoblosan. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyisir berbagai wilayah untuk memperkuat komitmennya kepada masyarakat Jakarta.

Hari ini, Ridwan Kamil hadir di lima lokasi. Di salah satu lokasi, ia menandatangani pakta integritas bersama tokoh masyarakat dan pemimpin lintas agama, termasuk Maruarar Sirait. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua agama dan kepercayaan di Jakarta terjamin haknya untuk beribadah," ujarnya di sela-sela acara, Jumat (22/11/2024).

Pakta integritas yang ditandatangani Ridwan Kamil meliputi jaminan perlindungan kebebasan beragama, penyediaan fasilitas rumah ibadah, kemudahan proses perizinan, hingga dukungan bagi keberagaman. "Saya telah membuktikannya di Jawa Barat, dan itu akan terus menjadi prinsip yang saya bawa ke Jakarta," katanya.

Ridwan Kamil juga mengenang perjuangannya menghadapi radikalisme saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia mengaku tak gentar meski pernah digugat hingga triliunan rupiah akibat kebijakannya yang tegas menegakkan nilai-nilai Pancasila. "Keteguhan dalam mempertahankan Pancasila memang ada harganya, dan itu adalah risiko yang harus diambil seorang pemimpin," ujarnya.

Langkah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut track record-nya sebagai contoh kepemimpinan inklusif. "Malam ini, saya tandatangani pakta ini sebagai simbol bahwa saya siap menjadi pemimpin untuk semua golongan," tambahnya

Menjelang hari pemungutan suara, dukungan untuknya semakin menguat. "Masyarakat kini mulai memikirkan dan menjatuhkan pilihannya. Saya bersyukur dukungan terus bertambah dari hari ke hari," katanya optimistis.

Ridwan Kamil menjanjikan Jakarta yang harmonis dalam keberagaman, bebas dari diskriminasi, dan penuh inovasi. Dengan rekam jejak yang sudah teruji, ia berharap dapat meyakinkan warga Jakarta bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk membawa kota ini ke arah yang lebih baik. "Jakarta untuk semua, tanpa terkecuali. Itulah komitmen saya," pungkasnya.

Maruarar Sirait, turut menguatkan barisan pendukung Emil dengan menggelar sejumlah pertemuan bersama berbagai komunitas. "Kami masih ada empat titik lagi hari ini. Titik pertama ini bersama komunitas, dan nanti malam kami akan bertemu warga di Cawang, Cilitan," ujar Maruarar.

Ia menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang mampu menjaga keberagaman Jakarta, kota yang menjadi miniatur Indonesia dengan berbagai suku, agama, dan etnis. Maruarar juga menyoroti simbol persatuan yang ditunjukkan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Jakarta adalah kota pendukung Jokowi dan Prabowo. Lihat bagaimana keduanya, yang pernah bertarung sengit pada 2014 dan 2019, kini bersatu pada 2024 untuk mendukung Ridwan Kamil. Ini contoh kerukunan dan persatuan yang perlu kita pelihara," tegasnya.



Menurut Maruarar, dukungan dari dua tokoh nasional itu menjadi bukti kepercayaan terhadap Ridwan Kamil sebagai sosok yang matang dan berpengalaman. "Jakarta ini butuh pemimpin yang tidak spekulatif, yang sudah berproses dengan baik. Ridwan Kamil telah membuktikannya sebagai wali kota dan gubernur. Dan kini, beliau mendapat dukungan penuh dari Jokowi dan Prabowo," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang membawa kesejukan dan persatuan di tengah keragaman kota ini. "Jangan ada spekulasi. Jakarta membutuhkan pemimpin yang matang dan sudah teruji rekam jejaknya. Ridwan Kamil adalah jawabannya," katanya.

Maruarar juga menegaskan Jokowi dan Prabowo mendukung Ridwan Kamil secara penuh. "Keduanya tidak mendukung kandidat lain. Ini adalah pesan kuat bahwa Ridwan Kamil adalah pilihan terbaik untuk Jakarta," tutup Maruarar.

Dengan dukungan yang kian menguat dari berbagai pihak, Ridwan Kamil kini tidak hanya menjadi kandidat, tetapi simbol persatuan yang diharapkan dapat memimpin Jakarta ke arah yang lebih harmonis dan maju.