KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan target ambisius ini, sebuah pertemuan meja bundar digelar di Jakarta, menghadirkan para petinggi perbankan dan pengembang properti ternama.

Diskusi substantif ini dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dan menghasilkan terobosan strategis.

Terobosan itu berupa pemanfaatan lahan negara untuk hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berikut adalah daftar Petinggi BCA dan tokoh properti yang hadir dalam pertemuan tersebut:

Petinggi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

• Jahja Setiaatmadja – Presiden Komisaris BCA
• Hendra Lembong– Presiden Direktur BCA

Tokoh Pengembang Properti Terkemuka

• Budiarsa Sastrawinata -- Managing Director PT Ciputra Development Tbk
• Hendri Hendrarta – Direktur Sinarmas Land Group
• Adrianto P. Adhi – Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
• A Stefanus Ridwan – Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk
• Haryanto Tirtohadiguna – Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk
• Sutopo Kristanto – Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk

Pihak Pemerintah yang Mendampingi

• Perdananto Aribowo – Deputi Badan Bank Tanah
• Sri Haryanti – Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP

Pertemuan ini merupakan respons terhadap tantangan utama Program 3 Juta Rumah, yakni ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri Ara menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Salah satu terobosan utama dari diskusi ini adalah kesepakatan untuk memanfaatkan lahan negara sebagai solusi strategis.

Lahan-lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun hunian bagi MBR dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

KOMPAS.com - Dunia properti Indonesia diramaikan dengan diskusi meja bundar yang menyatukan para raksasa perbankan dan pengembang top Indonesia untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

Mereka adalah para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Pertemuan ini menghasilkan terobosan epik: pemanfaatan lahan negara sebagai solusi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bersama Menteri PKPMaruarar Sirait, Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, kolaborasi ini siap wujudkan mimpi jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah layak.

Diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, Program 3 Juta Rumah menyasar MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Menurut BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Diskusi yang diadakan di Jakarta, menjadi langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 12,7 juta unit (data 2024) dan mewujudkan hunian layak bagi MBR.

Lahan Negara Terobosan Strategis

Pemanfaatan lahan negara menjadi topik utama diskusi, dipresentasikan Deputi Badan Bank Tanah (BBT) Perdananto Aribowo.

Lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, akan dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk perumahan MBR.

Contoh nyata: 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang telah disiapkan untuk proyek ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” tegas Perdananto.

Skema HPL memungkinkan pengembang seperti Ciputra, Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang jauh lebih rendah, guna menjaga harga jual di bawah Rp 500 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, serta lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang juga akan dimanfaatkan.

Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Kemudian juga dari (lahan) yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ungkap Maruarar.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya juga akan memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetapi memiliki kegiatan usaha, seperti penjual bakso dan penjual sayur.

"Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ujar dia.

Ara menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

Kepala Negara menginginkan agar keadilan dapat dijalankan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan bulanan, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan yang bergerak di sektor informal.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," tutup Ara.