TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan terus bergerak maju. Namun, di balik progres positifnya, tantangan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan bahwa program MBG kini telah menjangkau lima kecamatan dari tujuh wilayah yang ditargetkan.

“Dulu lima sekolah, sekarang udah ada di Serpong ada dua dapur. Untuk yang di Ciater penerima manfaatnya bisa sampai 3.500,” ungkap Deden saat ditemui, Jumat (19/4/2025).

Dapur umum yang sudah beroperasi tersebar di Serpong (dua lokasi), Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat.

Sementara dapur di Pondok Aren direncanakan mulai beroperasi pada Senin mendatang.

“Yang belum itu di Kecamatan Setu dan Serpong Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, dan per kecamatan minimal sudah ada pelayanan makan bergizi gratis,” ujar Deden.

Sejauh ini, Deden mengemukakakn, pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada komplain kaitan dengan kualitas makanan, dengan distribusi makanan normal-normal saja,” jelas Deden.

Namun demikian, Deden tak menampik bahwa jumlah dapur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

Dengan jumlah siswa dari jenjang PAUD hingga SMP yang mencapai sekitar 300.000, Pemkot Tangsel diperkirakan membutuhkan sekitar 70 dapur untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.

Titik padat dan tantangan lahan

Distribusi dapur juga harus mempertimbangkan kepadatan sekolah di wilayah tertentu.

“Yang padat tentu di beberapa kecamatan kayak di Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, ini termasuk yang cukup padat sekolahnya,” terang Deden.

Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan hingga tingkat kelurahan untuk memudahkan penentuan titik strategis pendirian dapur.

Namun, keterbatasan lahan masih menjadi kendala utama, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong Utara.

“Setu sama Serpong Utara kami sedang mencari lahan untuk pendirian dapur,” kata Deden.

Saat ditanya kemungkinan seluruh siswa menerima manfaat MBG di akhir 2025, Deden menyebut, hal itu bergantung pada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita koordinasi memberikan informasi data penerimaan manfaat. Selain itu, juga menyampaikan potensi lahan dan opsi kerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Deden.

Meski jalan masih panjang, pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program ini.

“Yang jelas setiap saat kami koordinasi untuk peningkatan penerimaan manfaat makan bergizi gratis,” kata Deden.