Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menemui Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membahas pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia yang tidak terpakai. Peretemuan mereka salah satunya membahas rencana pembangunan hunian menempel stasiun di tiga lokasi.

"Kita sudah punya aset dari kereta api yang cukup besar, yang idle ya Pak. Di Surabaya, di Gubeng, berapa hektare tadi? (12 hektare) Dan itu tengah kota. Jadi saya pikir itu akan bisa jadi percontohan kerja sama BUMN dan kami, dan kereta api ya. Mungkin juga perhubungan juga ya, supaya kita bisa sinergi, seperti arahan Pak Jokowi, harus bisa membangun seperti ini. Ya, tunggu tanggal mainnya," ujar Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Ara ingin memanfaatkan aset negara yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat. Untuk itu ia akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membicarakan proyek strategis nasional serta pendanaan.

Selanjutnya, Ara akan meninjau hunian nempel stasiun yang sudah ada di Margonda pada Rabu (27/11) mendatang.

"Kita lihat contoh (yang sudah selesai) dan kita akan naik kereta api dari situ ke Manggarai untuk bagaimana merevitalisasi supaya lebih maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Kartika menjelaskan lahan KAI yang tak terpakai akan dibangun rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Konsepnya akan mencontoh hunian di Margonda sebagai proyek yang berhasil.

"Seperti di Margonda itu antara apartemen dengan stasiun kita connect, sehingga masyarakat bisa langsung dapat akses ke kereta juga. Nah, kita lagi nanti bersama-sama dengan Menteri PU sama Menteri PKP dan kemudian dengan Menteri Perhubungan, kita akan nanti menata mengenai siapa yang memiliki aset di stasiun ini," kata Tiko.

Adapun stasiun yang akan rencananya dibangun hunian TOD di Manggarai, Gubeng di Surabaya, dan Kiaracondong di Bandung. Ketiga kawasan tersebut akan dibangun dalam skala besar.

Ia mengatakan KAI mempunyai lahan tak terpakai seluas 12 hektare di Gubeng dan 60 hektare di Manggarai.