Ongkos Pemilu Mahal, Prabowo Mau Tata Ulang Sistem Politik

Ongkos Pemilu Mahal, Prabowo Mau Tata Ulang Sistem Politik

Fahri Hamzah menyebut Prabowo Subianto ingin mengatur ulang sistem politik Indonesia untuk menekan ongkos pemilu yang mahal dan mengatasi kelemahan struktural.

(detikFinance) 23/12/24 16:55 11209

Bima -

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.




(dpw/gsp)

#ongkos-pemilu #prabowo-subianto #sistem-politik-indonesia #reformasi #fahri-hamzah #pemilihan-kepala-daerah #money-politic #politikus #pemilihan #presiden-prabowo #sistem-politik #ongkos-pemilu-mahal #presiden-pr

https://www.detik.com/bali/berita/d-7700341/ongkos-pemilu-mahal-prabowo-mau-tata-ulang-sistem-politik