
KALEIDOSKOP PROPERTI 2024: Gebrakan Pembuka Program 3 Juta Rumah
Salah satu hal yang dicapai Kementerian PKP ialah kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG. Halaman all
(Kompas.com) 30/12/24 12:47 12678
KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.
Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.
Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

1. Bangun rumah MBR di Tangerang
Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).
Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.
Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.
Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.
Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.
Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

2. BPHTB dan PBG gratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).
Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.
Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.
Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.
Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

3. Bangun Rumah MBR di Berau
Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.
Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).
Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.
Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.
Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.
Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.