Mengapa Program Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun? Halaman all
Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis. Ini alasannya. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 18/01/25 08:13 18979
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.
Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.
“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dana Pemda dan BUMN
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.
Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.
"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.
Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.
"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.
Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.
Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.
"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.
#tambahan-anggaran #makan-bergizi-gratis #partisipasi-pemda #sumber-dana-alternatif #anggaran-rp-100-triliun #anggaran-makan-bergizi-gratis