Soal 4.000 Pengembang Nakal Temuan BTN, Fahri Hamzah: Evaluasi Halaman all
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019. Halaman all
(Kompas.com) 24/01/25 18:00 22992
PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.
"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).
Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.
"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.
Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.
"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.
Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.
"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.
Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.
Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.
Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.
Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.
"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.
Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).
Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.
Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.
"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.