Dampak Efisiensi Anggaran Infrastruktur terhadap Program 3 Juta Rumah
Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU. Halaman all
(Kompas.com) 04/02/25 08:00 25770
JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).
Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.
Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.
"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.
Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).
"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.
Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.
Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.
"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).
Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.
Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.
Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.
"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.
Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.
"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.