BGN: Dana MBG Tak Boleh "Sharing", Pemda Hanya Bantu Infrastruktur
Deputi BGN Nyoto Suwigyo ungkapkan tantangan dalam program Makan Bergizi Gratis di Bandung. Halaman all
(Kompas.com) 18/02/25 14:40 30925
BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo mengungkapkan bahwa jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) non peserta didik masih bergantung pada sisa porsi dari MBG peserta didik.
Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mampu menyediakan 3.500 porsi makanan.
Nyoto menjelaskan bahwa di setiap kecamatan yang memiliki 14 sekolah, kebutuhan porsi makanan bisa mencapai 3.300.
Dengan demikian, hanya tersisa 200 porsi yang akan didistribusikan untuk MBG non peserta didik, yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan lansia, dengan catatan menu yang berbeda.
"Saat ini skemanya masih seperti itu, termasuk di sini di Ciparay yang wilayahnya padat, jadi 200 porsi sisanya kita distribusikan untuk MBG non peserta didik," ujarnya saat ditemui di Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (18/2/2025).
Nyoto juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk program MBG.
Untuk tahun ini, anggaran MBG tetap berada di angka Rp 71 Triliun. "Dalam implementasinya, anggaran MBG memang khusus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.
Sesuai dengan instruksi Presiden, program ini tidak diperbolehkan untuk menerapkan skema berbagi yang melibatkan anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kalau Pemda mau sharing, ya boleh. Tapi infrastruktur, membangun data, mengendalikan, menambah kiri-kanannya pendukung lainnya itu boleh, tapi kalau yang makan sudah dilibatkan APBN, bukan dana talang yang harusnya dikeluarkan," tambahnya.
Nyoto juga menjelaskan skema dari hulu ke hilir terkait program MBG.
Dari pihak BGN, telah disiapkan tim yang terdiri dari SPPG.
Tim SPPG ini akan memastikan data yang diberikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN, dan selanjutnya akan melibatkan unsur TNI di lapangan.
"Kemudian dari situ, dirumuskan siapa saja yang nantinya menjadi peserta, tentu yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan," tuturnya.
"Jika sudah sama-sama cocok, angkanya cocok, baru ditugaskan kepada SPPG ini untuk mengeksekusi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal di tengah jalan ada penyusuan-penyusuan, tetap melapor ke kami," lanjutnya.
#kabupaten-bandung #sppg #makan-bergizi-gratis #nyoto-suwigyo