Tolak Makan Bergizi Gratis, Apakah Haram? Halaman all
Sebagai program yang didanai anggaran negara—berasal dari pajak rakyat, bukan dana pribadi presiden, masyarakat berhak mengawasi dan mengkritisi MBG. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 21/02/25 05:39 32223
AKSI unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema di Papua, diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA.
Mereka turun ke jalan di berbagai distrik di Provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Para pelajar membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Kami Butuh Pendidikan, Bukan Makanan", "Hentikan Militerisasi di Dunia Pendidikan", dan "Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi untuk Berdayakan SDM Papua".
Mereka menegaskan bahwa program MBG bukanlah prioritas utama, karena yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan terjangkau dan berkualitas.
Dengan lantang, mereka menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua.
Aksi yang awalnya berlangsung damai perlahan memanas. Ketegangan meningkat, hingga pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Para demonstran berhamburan, sementara sejumlah pemuda diamankan, memperparah situasi yang sudah tegang.
Di sisi lain, pemerintah pusat justru memandang penolakan ini sebagai upaya yang menghambat kesejahteraan rakyat.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai aksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah. Sementara kepolisian mengaitkan demonstrasi ini dengan gerakan separatis, menuding adanya keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Alih-alih merangkul aspirasi masyarakat, pemerintah justru menciptakan polarisasi. Mereka yang menolak dianggap penghambat pembangunan atau bahkan anti-pemerintah, sementara pendukungnya digambarkan sebagai pembela kepentingan rakyat.
Narasi hitam-putih semacam ini berbahaya bagi demokrasi. Cara seperti ini mengingatkan pada era Orde Baru, ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dicap sebagai tindakan subversif.
Selain membungkam kritik, hal ini juga mempersempit ruang diskusi rasional, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi.
Rakyat berhak menolak MBG?
MBG bukanlah kebijakan yang sepenuhnya buruk, tetapi pertanyaannya adalah: apakah ini benar-benar yang paling dibutuhkan rakyat saat ini?
Apakah MBG solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ataukah hanya kebijakan populis untuk pencitraan politik?
Sebagai program yang didanai oleh anggaran negara—berasal dari pajak rakyat, bukan dana pribadi presiden atau kabinetnya—masyarakat berhak mengawasi dan mengkritisi kebijakan ini.