Pengembang Pusing, Isu Pemberian Rumah Gratis Bikin Akad KPR Tertunda
'Puyengnya apa? Rumah sudah ready stock, surat sudah ada, mau akad, konsumennya bilang nanti aja nunggu rumah gratis,' kata Bambang. Halaman all
(Kompas.com) 22/02/25 15:00 32667
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang mengeluhkan isu rumah gratis yang membuat masyarakat menunda akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Setiadi dibuat pusing akan fenomena itu.
"Puyengnya apa? Rumah sudah ready stock, surat sudah ada, mau akad, konsumennya bilang nanti aja nunggu rumah gratis," kata Bambang usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (22/02/2025).
Selain itu, Bambang juga mengeluhkan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak terarah.
"Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah," ucap Bambang.
Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.
Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di KompasTV pada Selasa (14/1/2025).
“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.
Namun, Bonny pada akhirnya mengklarifikasi ucapannya pada kesempatan berbeda.
Jelasnya lagi, program 3 juta rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).
Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk MBR yang mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.
Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (Apersi) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Ada permohonan Rp 500.000 aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600.000 per bulan," ungkap Bonny.
Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.