pkp

BGN ajak pemangku kepentingan redakan isu MBG di Papua

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, ...

(Antara) 24/02/25 21:10 33448

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

#mbg-di-papua #makan-bergizi-gratis #pelaksanaan-mbg #penolakan-mbg #badan-gizi-nasional #pemenuhan-gizi

https://www.antaranews.com/berita/4670833/bgn-ajak-pemangku-kepentingan-redakan-isu-mbg-di-papua