Zulhas Minta BPOM Ikut Awasi Tes Keamanan Menu Makan Bergizi Gratis
Zulhas meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Halaman all
(Kompas.com) 04/03/25 20:48 36018
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.
Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.
Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.
Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.
Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.
“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).
Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.