BGN Janji Cek ke Lapangan Soal Harga MBG Diotak-atik Jadi Rp 8.000
Hasan Nasbi menanggapi laporan KPK mengenai perubahan harga makanan bergizi gratis yang merugikan. Halaman all
(Kompas.com) 10/03/25 05:20 37683
JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.
Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.
"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.
"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.
Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.
Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.
"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.
Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.
"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.
Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.
Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.
"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.
#hasan-nasbi #makanan-bergizi-gratis #badan-gizi-nasional #kpk