REI: BP3 Tidak Relevan, Hunian Berimbang Cukup Diatur Kementerian PKP
Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP Halaman all
(Kompas.com) 16/03/25 15:00 39310
KOMPAS.com - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) kembali mencuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang.
Namun, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai pembentukan BP3 tidak relevan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sistem perizinan OSS.
Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP.
REI menilai Kementerian PKP memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memberlakukan hunian berimbang.
"Dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujar Joko.
REI khawatir keberadaan BP3 justru akan menimbulkan dualisme kebijakan dan tumpang tindih regulasi di sektor properti, termasuk perumahan.
Oleh karena itu, REI mengusulkan agar aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP.
Perbaikan Aturan Hunian Berimbang
REI tidak menolak aturan hunian berimbang, tetapi menilai perlu adanya perbaikan agar aturan tersebut dapat terealisasi.
REI mengusulkan beberapa hal yakni revisi regulasi agar hunian berimbang skala besar dapat dilaksanakan di lokasi lain lintas kabupaten atau provinsi.
Kemudian kerja sama antara pengembang skala besar dan skala kecil dalam hunian berimbang.
Selanjutnya, implementasi hunian berimbang melalui rencana tata ruang, dengan penetapan lokasi pembangunan rumah sederhana (MBR) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sub-zonasi khusus.
"Kami berharap Kementerian PKP segera mengeluarkan kebijakan komprehensif terkait hunian berimbang dan menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," tuntas Joko.
#dpp-rei #hunian-berimbang #bp3 #kementerian-pkp #tidak-relevan