Datangi KPK, Menteri PKP Maruarar Ingin Lahan Sitaan Kasus BLBI Dibangun Perumahan Rakyat
Usai ketemu Pimpinan KPK, Menteri PKP Maruarar ingin pakai lahan sitaan kasus BLBI untuk bangun perumahan rakyat (MBR). Lahan itu disebut daerah prime Halaman all
(Kompas.com) 18/03/25 19:15 39994
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.
Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.
Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.
Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.
"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.
"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.
Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.
"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.
Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.
"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.
Namun, dia tidak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.
Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.
"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.
#mbr #maruarar-sirait #blbi #rumah-masyarakat #menteri-pkp #menteri-pkp-minta-lahan-pertanian-tak-dibangun-perumahan