Ombudsman Kritik SPPG Tarakan yang Terkesan Tertutup soal Program MBG
Ombudsman Kaltara mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya transparansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
(detikFinance) 09/04/25 16:30 43600
Tarakan -Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatiran, atas minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara SPPG Tarakan dengan pihaknya.
"Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah," ujar Maria kepada detikKalimantan, Rabu (9/4/2025).
Menurut Maria, sikap tertutup yang ditunjukkan SPPG justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan keterlibatan pihak eksternal termasuk Ombudsman dan media massa, seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan konstruktif terhadap program pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Maria menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. "Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik," tegasnya.
Maria menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, justru kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.
Ombudsman juga mengingatkan pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan perlu melibatkan berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
"Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.
(sun/mud)