Pemerintah berkomitmen mengatasi 9,9 juta "backlog" perumahan
(Antara) 24/04/25 21:21 47840
Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.
"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.
Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.
Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.
Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.
Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.
Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.
Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.
PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.
Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.
Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.