Sekda Kaltim: Pemprov dukung program nasional perumahan rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan ...
(Antara) 29/04/25 16:01 48499
Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan perumahan rakyat melalui Program Gratispol.
"Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat," katanya dalam keterangan di Samarinda, Selasa.
Pada kesempatan itu, Sekda Sri Wahyuhi turut
menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia.
Sekda menjelaskan dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol, khususnya untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," kata Sri Wahyuni.
Melalui bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh rumah tangga dan keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat ini perlu pemetaan mulai dari skala persoalan, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.
Fahri Hamzah mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang.
Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," katanya.
Mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini diperlukan dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corporate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang.
"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," katanya.
Demi pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, Fahri Hamzah akan terus mendorong penerapan sistem digital. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.
"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," jelasnya.