SMKN di Jogja Ini Keberatan Ada MBG: Jadi Effort Tambahan-Banyak Nunggu
SMK Negeri 4 Jogja berharap, pihaknya tak menerima lagi MBG untuk tahun ajaran baru nanti. Kekurangan staf ditambah status BLUD jadi alasan.
(detikFinance) 05/05/25 15:46 50256
Jogja -Program makan bergizi gratis (MBG) ternyata dinilai memberatkan sekolah. Hal ini disampaikan SMK Negeri 4 Jogja yang berharap program tersebut tak lagi ada pada tahun ajaran baru mendatang.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N 4 Jogja, Widiatmoko Herbimo, menjelaskan alasan utama pihaknya berharap tak menerima MBG. Hal ini lantaran terbatasnya tenaga yang mengurus alat makan hingga mengorbankan tugas lainnya.
Belum lagi jika ada tempat makan yang kurang saat pengembalian. Menurut Bimo, karyawan harus menyisir tiap kelas untuk mencarinya.
"Kalau bisa tahun ajaran baru sudah tidak menerima, karena dengan ada MBG ini jadi effort tambahan bagi kami. Kadang, jeda makan itu nunggu piringnya, nunggu makannya," jelas Bimo saat dihubungi wartawan, Senin (5/5/2025).
"Karyawan yang seharusnya menyelesaikan tugas-tugas kantor jadi menunggu piringnya itu, akhirnya tidak selesai. Harusnya dia membuat laporan keuangan, malah ketunda karena harus nunggu itu," sambungnya.
Alasan lainnya, Bimo merasa SMKN 4 tidak cocok menerima MBG karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan jurusan tata boga yang dimiliki. Menurutnya, akan lebih pas jika sekolah tanpa jurusan boga yang menerima MBG.
"Kami kan sudah BLUD, banyak yang mengeluh, omzetnya turun karena MBG. Saya sampaikan, MBG lebih cocok untuk sekolah teknik. Di jurusan boga seperti kami, targetnya makanan, sedangkan teknik targetnya beda. Kan bisa lebih bermanfaat," paparnya.
Bimo pun berpendapat jika anggaran MBG bisa dialokasikan ke sarana prasarana sekolah maka akan lebih cocok dengan SMKN 4.
"Lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana-prasarana sekolah, misalnya untuk pasang AC. Sekolah ini kan ruang kelas besar, hanya pakai kipas angin, gerah. Murid dan guru sering kipas-kipas," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia mengaku akan berkoordinasi untuk menemukan solusi terbaik.
"Itu (informasi) belum sampai ke kami, kalau kami intinya tetap mendukung program nasional. Jadi nanti bisa disiasati, kami nanti klarifikasi ke kepala Sekolahnya," ujar Suhirman saat dihubungi hari ini.
Saat ditanyai mengenai kemungkinan menggeser sekolah penerima MBG, menurut Suhirman, hal itu bukan kewenangan Disdikpora DIY.
"Ya tergantung jarak dari SPPG, kami koordinasi dulu dengan pensuplai. Kami kan menyediakan sekolah, tapi nanti yang menentukan dekat tidaknya dengan SPPG ya dari SPPG-nya," pungkasnya.
(apu/ams)