Mengapa Prabowo Klaim MBG Berhasil 99,99 Persen Meski Ada Keracunan?
Di tengah sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen. Halaman all
(Kompas.com) 06/05/25 09:02 50502
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen.
MBG merupakan program yang baru dimulai pada awal tahun ini, satu dari sekian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahannya.
Prabowo menggulirkan perencanaannya, bahkan uji coba sudah dilakukan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden.
Lantas, mengapa Prabowo mengeklaim berhasil bila ada kasus keracunan MBG?
Bagaimana klaim Prabowo?
Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5/5/2025) kemarin.
Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab diketahui, program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.
Adapun kasus keracunan MBG dialami oleh sekitar 200 orang.
Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan sekitar 0,005 persen.
"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin.
Jadi, Prabowo mengklaim MBG berhasil meski ada kasus keracunan karena kasus keracunan itu dinilainya hanya sedikit dari keseluruhan pelaksanaan MBG.
Apa instruksi Prabowo agar tak ada lagi keracunan MBG?
Sejatinya, Prabowo juga menyoroti kasus keracunan tersebut menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.
Ia menargetkan tidak boleh ada keracunan dalam program MBG ke depan. Hal ini sejalan dengan target Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.
Dalam sidang kabinet, Prabowo pun mengungkit target yang ditetapkan kepala BGN.
"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, \'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan\'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," kata Prabowo.
Selama ini, Prabowo menerima setiap laporan perkembangan MBG dari Kepala BGN, baik secara langsung saat rapat di Istana Kepresidenan atau secara tidak langsung.
Terbaru pada akhir pekan kemarin, Prabowo mengumpulkan kepala dapur MBG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang telah dilatih bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengolah menu MBG.
Prabowo menggembleng ribuan petugas lapangan itu dengan memberikan arahan dan nasihat.
Prabowo mengingatkan agar setiap menu dicek dengan baik. Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.
Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.
"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya dalam penggemblengan.
Prabowo juga menyebut mereka sebagai ujung tombak negara setiap memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).
Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.
Ia mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.
"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” tandas Prabowo.
Di mana saja kasus keracunan terjadi?
Setidaknya terdapat sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukoharjo, hingga Bombana yang terletak di Sulawesi Tenggara.
Bahkan kasus keracunan MBG yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB).
Status tersebut diberlakukan setelah 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan. Penetapan status KLB bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis bagi siswa yang mengalami keracunan.
Dok. BGN Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari MBG, Rabu (23/4/2025). Kata Media Asing soal Kasus Keracunan MBG di IndonesiaSementara itu yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah siswa mengalami muntah hingga sakit perut karena diduga memakan ayam yang sudah basi.
Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal menyebut, ada 13 siswa yang mengalami keracunan.
"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata dia, Kamis (24/4/2025).
Santi menjelaskan, pada dua hari pertama pelaksanaan MBG di SDN 33 Kasipute berjalan lancar. Namun pada hari ketiga pelaksanaan MBG di sekolahnya, siswa mengeluhkan tempat penyajian menu MBG yang berbau busuk.
Banyak siswa dari kelas 1 hingga 3 yang muntah karena hal tersebut.
Adanya kejadian tersebut, pihak sekolah melarang siswa untuk makan dan fokus pada penanganan bagi yang terdampak.
Kasus keracunan juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.
Setelah peristiwa keracunan massal tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan program MBG.
Tak hanya itu, kasus keracunan juga terjadi di tempat lain, meliputi kasus di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, yang dialami oleh 29 siswa; kasus di SDN 2 Alaswangi, Pandeglang, Banten, yang dialami oleh 40 siswa; dan kasus di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dialami oleh 40 siswa.
Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).
Atas deretan kasus tersebut, Dadan menyatakan akan mengevaluasi total. Dirinya pun mengirim tim investigasi setiap ada kejadian keracunan, pun beberapa kali mengunjungi korban secara langsung.
“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).
Bagaimana tanggapan DPR?
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi kembali, utamanya terkait mekanisme kontrak kerja dengan dapur umum dan pihak katering yang melaksanakan.
Apalagi jika vendor bukan pihak yang menjalankan katering, melainkan bekerja sama dengan pihak katering lain. Sebaiknya kata Irma, vendor dapur umum menjadi pihak yang sekaligus menjalankan katering.
"Jika tidak,nilai makanan akan jadi semakin berkurang, karena pasti pihak dapur umum ambil keuntungan lagi dari pihak katering, padahal vendor dapur umum sudah mendapatkan hak sewa dari BGN," beber dia.
Di sisi lain, Irma tidak bisa menafikan klaim keberhasilan Prabowo.
Meski masih ada kasus keracunan MBG, sejauh ini BGN dapat mengatasi dengan mengirim tim investigasi dan melakukan evaluasi.
Ia tidak memungkiri, mengelola makanan dalam jumlah besar tidak akan mudah.
"Kontrol harus ketat dan yang terlibat dalam kontrol tidak bisa hanya saat di dapur umum, tetapi para guru juga hendaknya mengontrol sebelum makanan didistribusikan. Para guru wajib punya tanggung jawab moral," tandasnya.