Ombudsman Soal MBG: Banyak Persoalan di Lapangan karena Anggaran
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan anggaran yang belum memadai sepanjang Januari-April 2025. Halaman all
(Kompas.com) 14/05/25 12:15 52773
JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berlangsung sejak Januari 2025. Hal ini dikarenakan program belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan program MBG, baik berkomunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan anggaran yang belum memadai sepanjang Januari-April 2025.
Kompas.com/pandawa borniat Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Ia menuturkan, berdasarkan prosedur yang ditetapkan BGN, seharusnya pembahasan anggaran rampung pada Desember 2024, sehingga program MBG bisa dijalankan pada Januari 2025.
Sayangnya, target persoalan anggaran rampung akhir tahun lalu itu tidak bisa terlaksana.
Sementara, persiapan teknis pelaksanaan MBG sudah dilakukan jauh sebelumnya. Maka dari itu, BGN pada pada akhirnya tetap melaksanaan program MBG dengan berbagai keterbatasannya mulai Januari 2025.
"Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," jelas Yeka.
KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Makan Bergizi Gratis (MBG)Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, persoalan anggaran ini mulai teratasi. Tunggakan pembayaran terhadap SPPG-SPPG pun diselesaikan.
Dalam hal ini Ombudsman RI meminta BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran MBG. Selain itu, diminta pula persoalan tunggakan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.
"Nah ini dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," kata dia.
Selain anggaran, Ombudsman RI juga menyoroti masalah kualitas makanan. Hal ini merespons terjadinya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.
Yeka menuturkan, kualitas makanan menjadi isu yang krusial sebab menyangkut persoalan keselamatan dan kesehatan penerima MBG. Maka dari itu, Ombudsman meminta BGN memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan di seluruh dapur atau SPPG.
Ombudsman juga akan turun langsung ke 34 provinsi untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari pengelolaannya hingga menu yang disajikan setiap harinya sudah sesuai SOP atau tidak.
"Ombudsman mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari isu makanan yang keracunan, maka mulai dari dua minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik," papar Yeka.