Target 3 Juta Rumah Terancam Gagal, REI Bongkar Masalahnya
Ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai yakni perizinan, pertnahan, pembiayaan, dan pengawasan. Halaman all
(Kompas.com) 16/05/25 06:00 53359
KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.
Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.
Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.
Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.
"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).
Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.
Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.
Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.
Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.
"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.
Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah
REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.
Berikut solusi yang diusulkan:
1. Regulasi yang Cepat dan Jelas
Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.
Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.
2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR
REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.
Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.
3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal
Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.
Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.
Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.
Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.
Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.
Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.
#gagal #rei #subsidi-selisih-bunga #terancam #informal #bongkar #masalah #ssb #3-juta-rumah