Soal PSN Rumah MBR, Ara Minta Nusron Data Tanah Telantar di 50 Kota
Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun. Halaman all
(Kompas.com) 12/12/24 22:00 8322
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.
Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.
Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.
Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.
"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.
Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.
Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).
"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.
#nusron-wahid #maruarar-sirait #psn #program-strategis-nasional-psn #kementerian-atr-bpn #program-3-juta-rumah #presiden-prabowo-subianto #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman #kementerian-pk