Segala Macam Cara Ditempuh Ara, Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor. Halaman all
(Kompas.com) 17/12/24 16:00 9589
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.
Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.
Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.
Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.
"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).
Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.
Pembiayaan kreatif dan alternatif
Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Efisiensi
Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Insentif pajak dari Kemenkeu
Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)
- Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
- Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
- Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
Dukungan lainnya
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
- Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
- Kemudahan perizinan usaha
- Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
- Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)
- Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024
#prabowo-subianto #perumahan #prabowo-subianto #3-juta-rumah #program-3-juta-rumah #presiden-prabowo-subianto #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman #kementerian-pkp