Jakarta -

Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

(rfs/dhn)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian PKP.

Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri PKP dan Mendikdasmen serta Kepala Badan Pusat Statistik. Ia berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan supply rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Fahri menuturkan, dengan adanya bank tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap, bank tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar. Kerja sama tersebut sudah diteken melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(abr/abr)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara atas laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik penyimpangan anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang dipangkas dari Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pagu anggaran bahan baku setiap kategori penerima manfaat MBG berbeda-beda dan tidak merata seharga Rp10.000 per porsi.

“Betul, [kategori penerima MBG] berbasis kebutuhan kalori tiap tahap perkembangan dan berbasis indeks kemahalan daerah,” kata Dadan kepadaBisnis, Sabtu (8/3/2025).

Dadan menyebut bahwa KPK belum mendapatkan penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku berbeda dari awal, yakni penerima manfaat PAUD—SD kelas 3 dipatok Rp8.000, sedangkan anak lainnya adalah Rp10.000.

“Ini berlaku untuk sebagaian besar wilayah Indonesia Barat. Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah, sesuai rilis Bappenas. Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp59.717,” terangnya.

Dia menambahkan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya sesuai kebutuhan. Artinya, ungkap Dadan, jika ada kelebihan maka akan dikembalikan, sedangkan jika ada yang kurang akan ditambah.

Dadan menjelaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Adapun, penyusunan ini sudah diperinci dari awal banyaknya jumlah penerima manfaat.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akancarry overke-10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” terangnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan pengurangan makanan Makan Bergizi Gratis dari anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah menerima laporan adanya pengurangan makanan MBG di daerah dari harga yang telah ditetapkan, atau yang seharusnya adalah Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000.

Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah

“Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair]. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Jakarta -

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

"Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan," sebut Pramono.

Dia juga mengungkapkan alasan perubahan program ini. Dia menerangkan pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

(whn/whn)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan di Kantor Wilayah, Kamis (06/3/25).

Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel Dr Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa rapat harmonisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kegiatan harmonisasi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan. sehingga Ranperda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (8/3).

Ia mengatakan perda tersebut diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman di Bangka Selatan, serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasi kumuh agar menjadi layak huni.

"Peraturan daerah ini diharapkan dapat memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik," ujarnya.

Ia menjelaskan pembahasan Ranperda ini akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengapresiasi sinergi yang sudah sangat baik dengan Pemkab Bangka Selatan. Pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) Ranperda dan 17 Ranperkada yang telah dilakukan harmonisasi.

Harun Sulianto berharap agar setiap pembahasan Ranperda ataupun Ranperkada dihadiri oleh Pimti Pratama yang terkait, sehingga dapat diambil kesimpulan secara cepat.

“Kehadiran Pimti Pratama dari Pemda dalam rapat harmonisasi sangat penting, karena merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum," katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Ranperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Harmonisasi (Muhamad Iqbal), JFT Perancang Madya (Ismail), JFT Perancang Muda (Faisal Indrawan, Beni Saputra, Elisanti, Siti Latifah, Septi Lestari), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imelda Hanum, Heri Sandri).

Sedangkan dari Kabupaten Bangka Selatan hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haris Setiawan, Kepala Bakeuda Agus Pratomo, Kabid Kawasan Permukiman Vira Dwi Seta, Inspektur Pembantu Dodi Kusumah, serta Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Selatan.

KOMPAS.com - Warganet ramai membicarakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal pekan pertama Ramadhan 2025 yang berubah menjadi roti dan sereal instan.

Pada awal pekan pertama bulan puasa, menu MBG diketahui tidak lagi menyajikan nasi beserta lauk pauknya, melainkan terdiri dari beberapa makan seperti roti, sereal instan, kurma, dan telur.

Perubahan menu MBG itu dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Iya betul," ungkap Dadan saat dihubungi oleh Kompas.com pada Sabtu (8/3/2025).

Bagaimana Perubahan Menu di Pekan Kedua Ramadhan?

Dadan menjelaskan bahwa memasuki pekan kedua Ramadhan, menu MBG di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya tidak berpuasa akan kembali seperti biasanya.

"Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan kembali normal," ujarnya.

Selain itu, Dadan juga menginformasikan bahwa akan ada kegiatan buka puasa bersama di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa yang berpuasa, setidaknya satu kali selama bulan Ramadhan.

Menu yang akan disajikan saat buka puasa bersama ini mengikuti standar biasa, yaitu nasi dengan lauk pauk.

"Saat buka bersama, menu akan kembali normal," kata Dadan.

Sebelumnya, sebuah unggahan yang viral di media sosial menunjukkan menu MBG yang terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Unggahan ini memicu protes dari banyak warganet terhadap kebijakan pemerintah terkait menu makanan bergizi gratis selama Ramadhan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BGN Benarkan Menu Makan Bergizi Gratis Ramadhan Roti hingga Sereal Instan".

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan, menu makanan kering yang disajikan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa tetap memenuhi gizi yang disyaratkan.

Menurut Irma, menu yang terdiri dari roti, kurma, susu hingga takjil itu tetap mengandung karbohidrat dan protein.

"Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu," kata Irma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Irma mengungkapkan, menu yang disajikan saat bulan puasa bukan hanya sekadar menyenangkan bagi pelajar.

Hal ini menanggapi sejumlah pelajar yang lebih suka menu saat Ramadhan dibandingkan hari biasa.

Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, sama seperti hari biasa, menu ini bertujuan untuk memberikan tambahan gizi yang cukup untuk anak-anak bangsa.

"Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti. Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa," ucap dia.

Lebih lanjut, Irma menyebutkan, DPR RI dan pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pelaksanaan program MBG.

Ia tidak memungkiri bahwa banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan akan terus diperbaiki.

"Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini," kata Irma.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sejumlah menu MBG yang berbeda pada saat bulan Ramadhan dari hari-hari biasanya.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu MBG pada awal pekan pertama puasa adalah roti, sereal instan, kurma, dan telur.

Dadan mengatakan, mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, minimal satu kali selama Ramadhan akan digelar buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya berpuasa.

Saat buka bersama itu, menu MBG akan diberikan seperti biasanya, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” kata Dadan menegaskan.

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi adanya pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, informasi yang didapat KPK ini sudah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat beraudiensi beberapa waktu lalu. 

"Saya telah menyampaikan informasi adanya pengurangan anggaran MBG menjadi Rp8.000 kepada BGN. Namun demikian, informasi itu perlu divalidasi kebenarannya," kata Setyo pada Jumat (8/3/3035). 

Setyo berharap, informasi itu bisa segera disikapi secara preventif oleh BGN. "Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," ujarnya.

Setyo juga meminta BGN untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Tujuannya, untuk dilakukan perbaikan program makan bergizi gratis.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kemudian mungkin hal-hal yang menjadi masukan dari KPK itu juga bisa diterima oleh beliau-beliau," ucapnya.

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal yang membangun rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan setelah ditemukan beberapa rumah subsidi yang tidak sesuai standar.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman sempat mengatakan pengembang rumah subsidi yang telah mendapat insentif dari APBN lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya bisa membangun rumah sesuai standar.

Menanggapi hal ini, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah yang diambil Kementerian PKP sudah bagus untuk menyaring pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab.

"Itu satu hal yang bagus. Kalau pengembangnya itu tidak perform, kualitasnya jelek, menurut saya ya blacklist aja. Itu dari tahun 2009, kita bilang gitu," kata Ali Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Ia merasa pengembang nakal memang sudah seharusnya dihentikan aktivitasnya dengan cara diblacklist. Lalu, pemerintah juga harus mendukung pengembang yang amanah dengan memberikan insentif.

"Kalau emang blacklist, jadi blacklist aja. Tapi kalau pengembang yang bagus, kasih dong insentif kan gitu kan. Dan saya yakin banyak pengembang-pengembang yang nakal itu yang di luar asosiasi banyak yang tidak ada pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menyatakan seharusnya Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) lebih fokus pada langkah pembangunan rumah dahulu. Menangani persoalan pengembang nakal, bisa dilakukan setelahnya.

"Kalau misalnya kalau dia mau fokus, yaudah fokusnya mana dulu nih? Kalau masalah ngurusin yang nakal-nakal itu kan itu harusnya proses kedua. Proses pertama kan yang sekarang lagi diurusin adalah gimana caranya membangun, gimana caranya membuat supply rumahnya nih, gimana nih?" kata Anton saat ditemui di tempat yang sama.

"Menurut saya emang si menterinya nggak fokus. Semua diurusin. Yang bukan urusannya dia diurusin," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mengungkapkan pihak PKP telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jika ada pengembang yang dinyatakan oleh BPK tidak bertanggung jawab, pihak PKP akan mengirimkan surat teguran untuk segera memperbaiki kerusakan pada rumah. Mereka ingin ke depannya FLPP dapat tersalurkan kepada pengembang yang dapat bertanggung jawab.

Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

(aqi/abr)

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan pertama bulan Ramadhan terdiri dari roti, sereal instan, kurma, dan telur.

“Iya betul,” ujar Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025), dilansir Kompas.com (08/03/2025).

Dadan menjelaskan bahwa mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG untuk sekolah yang mayoritas siswanya tidak berpuasa akan kembali seperti biasa.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” katanya.

Menu MBG Buka Puasa Normal

Selain itu, Dadan juga menegaskan bahwa selama Ramadhan, minimal satu kali akan diadakan buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya menjalankan ibadah puasa.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” tegas Dadan. Dalam acara buka puasa tersebut, MBG akan disajikan dalam bentuk nasi lengkap dengan lauk pauk.

Sebelumnya, menu MBG sempat menjadi sorotan di media sosial.

Dalam sebuah unggahan yang viral, terlihat bahwa makanan yang dibagikan terdiri dari roti, sereal, dua buah kurma, dan telur rebus.

Hal ini memicu reaksi dari warganet yang mempertanyakan kebijakan tersebut.

Program MBG adalah program Presiden Prabowo Subianto sejak Januari lalu.

Presiden Prabowo menargetkan anak Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BGN Benarkan Menu Makan Bergizi Gratis Ramadhan Roti hingga Sereal Instan, Klik untuk baca: nasional.kompas.com

Jakarta: Menjelang berbuka puasa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Dalam rapat ini Kemendikdasmen, bersama KemenPKP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) membahas rencana Pembangunan Rumah untuk Guru.

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menyoroti bahwa rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah. “Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam siaran persnya, Sabtu, 8 maret 2025.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun rumah untuk para guru. “Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi. “Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. “BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” pungkas Heru.

(CEU)