Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Anggota DPR Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berjanji menyiapkan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahun. Ara pun menepis tudingan itu dan meminta bukti.

"Tolong Ibu (Yasti) tadi sampaikan saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya, tolong ya please katanya Ibu saya ngomong di sini ya, tolong ya. Temen-temen ada di sini semua dan tolong jujur pernah nggak saya ngomong begitu," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Kegiatan tersebut membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Lebih lanjut, dirinya meminta maaf apabila benar pernah mengatakan hal tersebut. Berarti ia pernah berbicara sesuatu yang tidak diingatnya.

"Menurut saya, saya nggak pernah, menurut ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan berarti masuk wilayah bukti aja," imbuhnya.

Apabila Ara terbukti mengucapkan, ia berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Ia juga meminta agar Yasti juga meminta maaf bila salah membuat tudingan.

"Nanti kita jawab dengan bukti aja ya Bu ya jadi kita nggak mau berdebat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video," katanya.

Ara menjelaskan dirinya seorang politisi yang memiliki banyak lawan. Ia mengaku kerap diadu domba dengan potongan video, salah satunya bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

"Itu pernah saya salaman begini, jadi teman-teman pernah lihat viral kan? Banyak kita diadu domba supaya orang juga nggak senang saya dan Pak Hashim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang," ucapnya.

Ia pun menjelaskan rumah gratis untuk masyarakat merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR), yakni salah satu upaya dalam Program 3 Juta Rumah. Ia mencontohkan perumahan yang sedang dibangun di Tangerang.

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik perusahaannya. Lalu, rumah-rumah dibangun oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) sebagai bentuk CSR.

"Tanah dari saya, yang bangun Agung Sedayu, nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Adaro (PT Adaro Energy Indonesia) juga itu Pak Boy Thohir (Presiden Direktur Utama Adaro) itu grupnya bangun 500 (rumah) di Kalimantan Selatan, itu gratis juga Pak," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Yasti mengingatkan tentang Ara akan menyediakan 3 juta rumah gratis setiap tahun untuk MBR. Menurutnya, janji tersebut perlu diingatkan kembali agar tidak ada bias.

"Saya ingin me-refresh apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi V ini bahwasannya program Kementerian PKP setiap tahun ini 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis," ucap Yasti.

Menurutnya, program awal pemerintah tersebut perlu ditekankan. Sebab, menurutnya Ara menyampaikan ucapan tersebut berulang kali di setiap kesempatan.

Yasti kemudian mempertanyakan kendala apabila program sampai tidak tercapai. Lalu, apa masalahnya kalau program itu menjadi berbayar.

"Saya kasih videonya (bukti) Pak. Tidak potongan (video)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap beberapa pengusaha yang siap menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Pertama, ada PT Harum Energy yang siap membangun 65 unit rumah di kawasan Subang dan Jakarta Utara. Kemudian Agung Sedayu Group dan Salim Group bersedia membangun 750 unit di kawasan Sebuku Sejaka Koal (Kotabaru) dan Banten.

"PT Astra berencana membangun 250 unit yang belum diketahui lokasinya. PT Adaro Minerals Tbk dan PT Berau Coal juga tengah membangun masing-masing 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata Ara dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, beberapa perusahaan juga bersedia berkontribusi dengan merenovasi 6.000 unit rumah lewat program CSR.

Perusahaan yang dimaksud yaitu Lippo Group yang berencana merenovasi 1.500 unit, tersebar di Jawa Timur 500 unit, Bekasi 500 unit, dan Tangerang 500 unit.

Kemudian Barito Pacific juga mengalokasikan dana CSR untuk merenovasi 1.000 unit rumah yang tersebar di wilayah Banten dan Jakarta.

Selain itu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berencana merenovasi 3.000 unit yang terdiri dari 500 unit di Jawa Tengah, 500 unit di Bogor, 500 unit di Banten, 500 unit di Depok, 500 unit di Jakarta, dan 500 unit di Bandung.

Tidak hanya itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga tengah melakukan renovasi 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Jakarta.

Ara menegaskan, APBN saja tidak akan cukup untuk membiayai program tiga juga rumah.

"Kalau bicara modal awal dari APBN tidak sampai 10 persen kalau hitungan saya hanya 9 persen, jadi kami harus mencari kurang lebih 91 persen lagi, itu kondisi kalau hanya menggunakan dana APBN," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan revisi Undang-Undang Perumahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan, serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.

"Kami mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, menurutnya, skema hunian berimbang juga belum dijalankan para pengembang. Padahal, skema ini bisa membantu penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema ini, jika pengembang membangun 1 unit rumah mewah, maka harus membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah MBR.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," kata dia.

Kementerian PKP juga melibatkan peran swasta dalam pembangunan perumahan lewat penyaluran CSR. Hal itu diperlukan mengingat pendanaan pemerintah untuk sektor perumahan sangat terbatas.

"Adanya CSR sektor perumahan itu sangat penting karena anggaran Kementerian PKP juga sangat terbatas. Kami juga ingin melibatkan Komisi V DPR RI dalam penyaluran CSR Perumahan ini," kata Ara.

(NIA DEVIYANA)

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait 'menodong' perusahaan terbuka (Tbk) untuk membantu program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan komitmen PT Triputra Agro Persada yang menganggarkan program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan rumah. Menurutnya, langkah serupa juga harus dilakukan perusahaan besar lain dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"TAPG punya Pak TP Rachmat itu resmi dalam RUPS mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan," ucap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Jadi, kami juga bergerilya kepada perusahaan-perusahaan besar dan beberapa terbuka (Tbk) yang sudah ada di pasar modal, walaupun tidak semuanya. Supaya mereka bisa memutuskan dalam RUPS-nya untuk (CSR) di bidang perumahan," tegasnya.

Ara menyebut APBN cuma bisa menopang 9 persen dari total biaya pembangunan 3 juta rumah. Dengan kata lain, Kementerian PKP masih harus putar otak mencari dana pembangunan sekitar 2,7 juta rumah lainnya.

Ia menyebut upaya PKP mencari 91 persen sumber dana lain membuat kementeriannya sudah bukan lagi di level teknis. Ara menilai PKP sekarang berada di tataran kementerian strategis karena harus cari dana tambahan.

Meski begitu, Menteri Ara menegaskan dirinya masih optimistis program 3 juta rumah bisa terwujud di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim terus bekerja keras, jujur, dan transparan bersama jajaran Kementerian PKP demi mewujudkan mimpi ini.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapanpun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan pembagian tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ara menegaskan sang wamen telah 8 kali bolak-balik ke luar negeri dalam 7 bulan terakhir demi mencari investor.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo