Jakarta -

Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

KOMPAS.com - Program menyediakan tiga juta rumah per tahun yang merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (19/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, menghadapi kritik tajam dari anggota DPR soal progam tiga juta rumah Prabowo ini.

DPR menilai rencana pelaksanaan program ini masih sangat tidak jelas, baik dari segi anggaran maupun strategi pencapaiannya.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR bahkan menyebut program ini sebagai "omon-omon" atau omong kosong yang tidak memiliki kejelasan.

Lantas, bagaimana rencana realisasi program tiga juga rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo?

Apakah Anggaran untuk Program 3 Juta Rumah Sudah Disiapkan?

Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinannya mengenai kurangnya kejelasan dalam anggaran dan pelaksanaan program tersebut.

Ia menekankan bahwa hingga Mei 2025, anggaran untuk target pembangunan 2.247.088 rumah masih belum ada.

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” kata Yanuar.

Haryanto dari Fraksi PDIP juga menekankan masalah perencanaan program.

Ia mengingatkan bahwa target 3 juta rumah belum didukung oleh peta jalan yang perinci, khususnya dalam hal pembiayaan.

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” tutur Haryanto.

Ia memberikan contoh bahwa jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp60 triliun.

Angka ini jauh melampaui anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya sebesar Rp5,078 triliun dan juga mengalami penurunan dari Rp14,3 triliun pada 2024.

Seberapa Sulit Mencapai Target Pembangunan 3 Juta Rumah?

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa backlog perumahan tidak berkurang secara signifikan meskipun program serupa telah diluncurkan sebelumnya.

Ia menghitung bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu membangun 8.220 unit per hari, angka yang dianggap sulit dicapai dengan anggaran yang terbatas dan tanpa strategi yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program ini, seperti masalah lahan, pembiayaan, dan koordinasi antar pihak.

Ia mengakui bahwa penyediaan lahan sering kali dihadapkan pada masalah hukum, terutama terkait status tanah yang dihibahkan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan utama, di mana Ara berharap adanya dukungan likuiditas dari perbankan dan investor swasta.

Mengapa Program 3 Juta Rumah Tuai Kritik?

Namun, penjelasan Ara justru memicu lebih banyak pertanyaan dari anggota DPR.

Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berpendapat bahwa peta jalan yang disusun oleh Kementerian PKP masih sangat prematur.

“Roadmap-nya belum memenuhi kriteria untuk program sebesar ini. Harusnya ada indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan,” kritik Syaiful.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa kejelasan, banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah, mengingat harapan mereka untuk mendapatkan rumah gratis dari program tersebut.

Menanggapi kritik ini, Ara menegaskan bahwa ia tidak memiliki visi misi pribadi, melainkan hanya menjalankan visi misi Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Saya siap di-reshuffle jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Ara.

Ara juga menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk mendukung program ini.

Ia mengeklaim bahwa enam perusahaan besar telah berkomitmen, meskipun detail komitmen tersebut belum diuraikan.

Apakah Program 3 Juta Rumah Memiliki Peluang untuk Berhasil?

Kritik DPR terhadap program 3 juta rumah bukan tanpa alasan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, program ini telah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Himperra.

Mereka mengeluhkan ketidakjelasan regulasi dan peta jalan yang ada, yang menyulitkan menentukan peran dalam ekosistem perumahan.

Selain itu, capaian pembangunan rumah pada era sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 150.000 unit per tahun, jauh dari target 3 juta, menambah skeptisisme terhadap program ini.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan anggaran Kementerian PKP yang minim, tantangan semakin kompleks untuk merealisasikan program ini.

Beberapa pengamat menyarankan agar pemerintah lebih realistis dengan menurunkan target atau memperjelas strategi gotong royong yang melibatkan pihak swasta, perbankan, dan pemerintah daerah.

Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo, menyentil bahwa tanpa perencanaan yang matang, program tiga juta rumah ini berisiko menjadi sebuah "mimpi indah" yang sulit untuk diwujudkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Kritik Tajam Ara: Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Hanya Omon-omon".

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Cirebon menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Memiliki letak yang strategis yang berada di jalur pantura perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan industri hasil laut. Cirebon memiliki tipe dan harga rumah subsidi yang bervariasi.

Jika kamu ingin tinggal di Kabupaten Cirebon, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga mulai Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cirebon

Perumahan subsidi di Cirebon. Foto: SiKumbang PUPR

1. Kutilang Green Garden

Perumahan ini berlokasi di Jungjang, Arjawinangun, Kab Cirebon, Jawa Barat. Saat ini masih tersedia sebanyak 16 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu bata, kemudian lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Taman Cherry 2

Perumahansubsidi ini terletak di Mundumesigit, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Kreasi Rumah Serasi. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

3. Griya Halimpu Indah

Berlokasi di Halimpu, Beber, Kab Cirebon, Jawa Barat, dibangun oleh Bati Agung Terus saat ini masih tersedia sebanyak 92 unit dengan harga Rp150,5 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Taman Hasna 2

Perumahan ini terletak di Banjarwangunan, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batu bata - finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Green Dawuan

Perumahan ini dibangun oleh Bhakti Grage Utama berlokasi di Jatimerta, Gunung Jati, Kab Cirebon, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 92 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Anggota DPR Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berjanji menyiapkan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahun. Ara pun menepis tudingan itu dan meminta bukti.

"Tolong Ibu (Yasti) tadi sampaikan saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya, tolong ya please katanya Ibu saya ngomong di sini ya, tolong ya. Temen-temen ada di sini semua dan tolong jujur pernah nggak saya ngomong begitu," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Kegiatan tersebut membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Lebih lanjut, dirinya meminta maaf apabila benar pernah mengatakan hal tersebut. Berarti ia pernah berbicara sesuatu yang tidak diingatnya.

"Menurut saya, saya nggak pernah, menurut ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan berarti masuk wilayah bukti aja," imbuhnya.

Apabila Ara terbukti mengucapkan, ia berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Ia juga meminta agar Yasti juga meminta maaf bila salah membuat tudingan.

"Nanti kita jawab dengan bukti aja ya Bu ya jadi kita nggak mau berdebat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video," katanya.

Ara menjelaskan dirinya seorang politisi yang memiliki banyak lawan. Ia mengaku kerap diadu domba dengan potongan video, salah satunya bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

"Itu pernah saya salaman begini, jadi teman-teman pernah lihat viral kan? Banyak kita diadu domba supaya orang juga nggak senang saya dan Pak Hashim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang," ucapnya.

Ia pun menjelaskan rumah gratis untuk masyarakat merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR), yakni salah satu upaya dalam Program 3 Juta Rumah. Ia mencontohkan perumahan yang sedang dibangun di Tangerang.

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik perusahaannya. Lalu, rumah-rumah dibangun oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) sebagai bentuk CSR.

"Tanah dari saya, yang bangun Agung Sedayu, nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Adaro (PT Adaro Energy Indonesia) juga itu Pak Boy Thohir (Presiden Direktur Utama Adaro) itu grupnya bangun 500 (rumah) di Kalimantan Selatan, itu gratis juga Pak," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Yasti mengingatkan tentang Ara akan menyediakan 3 juta rumah gratis setiap tahun untuk MBR. Menurutnya, janji tersebut perlu diingatkan kembali agar tidak ada bias.

"Saya ingin me-refresh apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi V ini bahwasannya program Kementerian PKP setiap tahun ini 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis," ucap Yasti.

Menurutnya, program awal pemerintah tersebut perlu ditekankan. Sebab, menurutnya Ara menyampaikan ucapan tersebut berulang kali di setiap kesempatan.

Yasti kemudian mempertanyakan kendala apabila program sampai tidak tercapai. Lalu, apa masalahnya kalau program itu menjadi berbayar.

"Saya kasih videonya (bukti) Pak. Tidak potongan (video)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Boyolali ini salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi.

Kabupaten yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki rumah bersubsidi yang beragam.

Jika kamu ingin tinggal di Boyolali, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga serba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perum Fazzira Asri

Perumahan ini berlokasi di Blagung, Simo, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini masih tersedia sebanyak 8 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 62 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng press lokal, dinding bata ringan plester aci cat vinilex, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Green Kemiri Boyolali

Perumahansubsidi ini terletak di Kemiri, Mojosongo, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu belah.

3. Rumah Pesona Jagoan

Berlokasi di Jagoan, Sambi, Kab Boyolali, Jawa Tengah, dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya saat ini masih tersedia sebanyak 38 unit dengan harga Rp150 juta.

Mempunyai luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Pesona Randusari

Perumahan ini terletak di Randusari, Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 30 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Mecca Permai

Perumahan ini dibangun oleh Adi Permana berlokasi di Trayu, Banyudono, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini memiliki 3 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka kayu genteng mantili, dinding hebel plester aci finishing cat, lantai keramik lantao, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

BEKASI - Klaster perumahan baru di Jalan Mandor Demong, Mustikasari, Kota Bekasi memenuhi permintaan masyarakat akan hunian berkualitas seiring perkembangan kawasannya. Klaster Alexandrite di Familia Urban dibangun di tanah seluas 176 hektare.

Familia Urban dihadirkan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) yang merupakan proyek properti dengan skala luas nomor dua di Kota Bekasi. Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Timah Properti telah membangun lebih dari 1.800 unit rumah dan progres itu terus berjalan hingga saat ini.

?Klaster Alexandrite merupakan klaster kesembilan dan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan hunian yang bukan hanya aman dan nyaman tapi bisa mendukung ruang hidup berkualitas. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik dan itu konsep dari awal untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi perkembangan keluarga,? ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara saat peluncuran Klaster Alexandrite, Bekasi, Jumat (16/5/2025).

Klaster Alexandrite menjadi kawasan yang paling premium dengan utilitas di bawah tanah (underground). Dengan luas pengembangan 4,7 hektar, total unit rumah yang dipasarkan mencapai 305 unit rumah dua lantai. Kawasannya juga menyediakan danau seluas 2.167 M2 dan clubhouse dengan fasilitas kolam renang, basket ball court, function room, dan lainnya.

Familia Urban sejak dari masterplan memang dirancang untuk menjadi perumahan sehat dan walkable neighborhood. Desainnya ditata apik untuk menghasilkan lingkungan asri dan ideal digunakan berjalan kaki. Antar klasternya dibuat terhubung dengan jalur pedestrian yang nyaman dan di beberapa titik disediakan pound untuk resapan sekaligus paru-paru kawasan.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Chareudin mengatakan, pengembangan Familia Urban telah mencakup sekitar 34 hektare dari total luas kawasannya dan dengan seribuan rumah yang telah dibangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur penunjang terus dibangun.

?Familia Urban dikonsep untuk menjadi kawasan hunian yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun jalan lingkungan ROW 8-10 meter yang leluasa hingga seribu pohon yang telah kami tanam termasuk berbagai fasilitas seperti taman-taman, clubhouse, dan lainnya,? katanya.

Menurut Project Manager Realty Timah Properti Eko Cahyono, saat Familia Urban pertama kali dipasarkan tahun 2017 lalu dengan rumah tipe 36/72 harganya Rp360 juta dan saat ini tipe yang sama telah mencapai Rp800 juta.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Ika Korniawati menambahkan aksesibilitas ke Familia Urban kian mudah dengan adanya beberapa pintu tol seperti tol Bekasi Timur (6 km), tol Bekasi Barat (9,3 km), dan tol Tambun (11 km).

Selain itu ada banyak fasilitas kota di dalam koridor 5-10 km seperti Stasiun LRT Bekasi, Metropolitan Mall, rumah sakit, pasar modern, dan sebagainya.

?Seiring perkembangan kawasan harga rumah yang ditawarkan di area seperti ini trennya akan terus meningkat. Familia Urban dengan skala pengembangan yang luas, fasilitas lengkap, aksesibilitas mudah, masih menawarkan rumah tapak bebas uang muka yang bisa dicicil mulai Rp5 juta per bulan,? katanya.

Jakarta -

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.

Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.

Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.

1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000

6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000

7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000

8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000

9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000

12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000

14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000

16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000

17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000

28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000

29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000

30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000

31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000

34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000

35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000

36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000

37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000

38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000

39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000

40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000

Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000

5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000

6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000

8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000

Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.

Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hal itu ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (15/5) kemarin.

Untuk memiliki rumah subsidi tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

"Hari ini (Kamis, (15/5)) saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Ara mengatakan, penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia juga meminta agar rumah subsidi dibangun oleh pengembang yang bagus.

Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan rasa senangnya mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
terangnya.

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan untuk program pendataan BPS," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)