Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

KOMPAS.com - Program menyediakan tiga juta rumah per tahun yang merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (19/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, menghadapi kritik tajam dari anggota DPR soal progam tiga juta rumah Prabowo ini.

DPR menilai rencana pelaksanaan program ini masih sangat tidak jelas, baik dari segi anggaran maupun strategi pencapaiannya.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR bahkan menyebut program ini sebagai "omon-omon" atau omong kosong yang tidak memiliki kejelasan.

Lantas, bagaimana rencana realisasi program tiga juga rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo?

Apakah Anggaran untuk Program 3 Juta Rumah Sudah Disiapkan?

Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinannya mengenai kurangnya kejelasan dalam anggaran dan pelaksanaan program tersebut.

Ia menekankan bahwa hingga Mei 2025, anggaran untuk target pembangunan 2.247.088 rumah masih belum ada.

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” kata Yanuar.

Haryanto dari Fraksi PDIP juga menekankan masalah perencanaan program.

Ia mengingatkan bahwa target 3 juta rumah belum didukung oleh peta jalan yang perinci, khususnya dalam hal pembiayaan.

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” tutur Haryanto.

Ia memberikan contoh bahwa jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp60 triliun.

Angka ini jauh melampaui anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya sebesar Rp5,078 triliun dan juga mengalami penurunan dari Rp14,3 triliun pada 2024.

Seberapa Sulit Mencapai Target Pembangunan 3 Juta Rumah?

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa backlog perumahan tidak berkurang secara signifikan meskipun program serupa telah diluncurkan sebelumnya.

Ia menghitung bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu membangun 8.220 unit per hari, angka yang dianggap sulit dicapai dengan anggaran yang terbatas dan tanpa strategi yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program ini, seperti masalah lahan, pembiayaan, dan koordinasi antar pihak.

Ia mengakui bahwa penyediaan lahan sering kali dihadapkan pada masalah hukum, terutama terkait status tanah yang dihibahkan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan utama, di mana Ara berharap adanya dukungan likuiditas dari perbankan dan investor swasta.

Mengapa Program 3 Juta Rumah Tuai Kritik?

Namun, penjelasan Ara justru memicu lebih banyak pertanyaan dari anggota DPR.

Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berpendapat bahwa peta jalan yang disusun oleh Kementerian PKP masih sangat prematur.

“Roadmap-nya belum memenuhi kriteria untuk program sebesar ini. Harusnya ada indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan,” kritik Syaiful.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa kejelasan, banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah, mengingat harapan mereka untuk mendapatkan rumah gratis dari program tersebut.

Menanggapi kritik ini, Ara menegaskan bahwa ia tidak memiliki visi misi pribadi, melainkan hanya menjalankan visi misi Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Saya siap di-reshuffle jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Ara.

Ara juga menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk mendukung program ini.

Ia mengeklaim bahwa enam perusahaan besar telah berkomitmen, meskipun detail komitmen tersebut belum diuraikan.

Apakah Program 3 Juta Rumah Memiliki Peluang untuk Berhasil?

Kritik DPR terhadap program 3 juta rumah bukan tanpa alasan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, program ini telah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Himperra.

Mereka mengeluhkan ketidakjelasan regulasi dan peta jalan yang ada, yang menyulitkan menentukan peran dalam ekosistem perumahan.

Selain itu, capaian pembangunan rumah pada era sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 150.000 unit per tahun, jauh dari target 3 juta, menambah skeptisisme terhadap program ini.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan anggaran Kementerian PKP yang minim, tantangan semakin kompleks untuk merealisasikan program ini.

Beberapa pengamat menyarankan agar pemerintah lebih realistis dengan menurunkan target atau memperjelas strategi gotong royong yang melibatkan pihak swasta, perbankan, dan pemerintah daerah.

Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo, menyentil bahwa tanpa perencanaan yang matang, program tiga juta rumah ini berisiko menjadi sebuah "mimpi indah" yang sulit untuk diwujudkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Kritik Tajam Ara: Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Hanya Omon-omon".

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

KOMPAS.com - Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 19 Mei 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mendapat kritik tajam.

Anggota DPR menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan. Apa saja poin kritik DPR dan bagaimana tanggapan Menteri Ara?

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo, menjadi salah satu yang paling vokal dalam rapat tersebut.

Ia menyoroti bahwa hingga Mei 2025, program 3 juta rumah masih belum memiliki kejelasan anggaran dan pelaksanaan.

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” tegas Yanuar, Senin (19/5/2025).

Ia bahkan menyebut program ini hanya “omon-omon”, mengindikasikan bahwa janji tersebut terkesan tidak realistis dan hanya sebatas wacana tanpa aksi nyata.

Senada dengan Yanuar, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Haryanto, juga mempertanyakan kematangan perencanaan.

Menurutnya, target 3 juta rumah belum didukung peta jalan yang rinci, terutama terkait skema pembiayaan.

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” ujar Haryanto.

Ia mencontohkan, jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit, maka diperlukan tambahan dana hingga Rp 60 triliun.

Ini merupakan jumlah yang jauh dari anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya Rp 5,078 triliun, bahkan turun drastis dari Rp 14,3 triliun pada 2024.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menegaskan bahwa backlog perumahan tidak berkurang signifikan meskipun program serupa telah digulirkan sebelumnya.

Ia menghitung bahwa untuk mencapai 3 juta rumah per tahun, pemerintah harus membangun 8.220 unit per hari, angka yang dinilai sulit dicapai dengan anggaran terbatas dan tanpa strategi yang jelas.

Tantangan Program 3 Juta Rumah

Dalam rapat tersebut, Ara memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi, termasuk masalah lahan, pembiayaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Ia mengakui bahwa penyediaan lahan sering kali menuai persoalan hukum, terutama terkait status tanah yang dihibahkan.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, di mana Ara berharap adanya dukungan likuiditas dari perbankan dan investor swasta.

Namun, paparan ini justru menuai lebih banyak pertanyaan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa peta jalan yang disusun Kementerian PKP masih sangat mentah.

“Roadmap-nya belum memenuhi kriteria untuk program sebesar ini. Harusnya ada indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan,” kritik Syaiful.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa kejelasan ini, banyak masyarakat yang membatalkan pembelian rumah karena berharap mendapat rumah gratis dari program tersebut.

Menanggapi kritik pedas tersebut, Ara menegaskan bahwa ia tidak memiliki visi misi pribadi, melainkan hanya menjalankan visi misi Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi misi Menteri, yang ada hanya visi misi Presiden. Saya siap direshuffle jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Ara juga menyebut bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk mendukung program ini.

Hingga kini, enam perusahaan besar diklaim telah berkomitmen, meskipun detailnya belum dijelaskan secara rinci.

Ara juga menyampaikan masih membuka ruang untuk masukan, termasuk dari DPR. Ia mengaku telah menyiapkan peta jalan sejak lama dan siap mempresentasikannya, meskipun hingga rapat tersebut dokumen tersebut masih belum memberikan kepastian yang diharapkan DPR.

“Kami terbuka untuk koreksi, nanti kita sepakati bersama dengan skala prioritas,” tambahnya.

Diragukan

Kritik DPR terhadap program 3 juta rumah bukan tanpa alasan. Sejak digulirkan pada Oktober 2024, program ini terus menuai keraguan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Himperra.

Mereka mengeluhkan ketidakjelasan regulasi dan peta jalan, yang membuat mereka bingung menentukan peran dalam ekosistem perumahan.

Selain itu, capaian pembangunan rumah di era sebelumnya yang hanya sekitar 150.000 unit per tahun, jauh dari target 3 juta, menambah skeptisisme terhadap program ini.

Di sisi lain, kondisi ekonomi global yang tengah dilanda ketidakpastian, ditambah anggaran Kementerian PKP yang minim, menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa pengamat menilai bahwa pemerintah perlu lebih realistis dengan menurunkan target atau memperjelas strategi gotong royong yang melibatkan swasta, perbankan, dan pemerintah daerah.

Tanpa perencanaan yang matang, program ini berisiko menjadi “mimpi indah” yang sulit terwujud, sebagaimana disindir oleh Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika program asuransi MBG berjalan, industri berpotensi meraup pendapatan premi yang besar. Namun, di balik peluang tersebut, ada kekhawatiran bahwa asuransi dalam program MBG bisa semakin membebani APBN.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menghitung potensi premi yang bisa didapatkan industri asuransi dari program MBG bisa mencapai hingga Rp1,7 triliun per tahun. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG tahun ini sebesar Rp171 triliun, dengan alokasi per porsi MBG sebesar Rp15.000.

"Jika hanya 0,5% hingga 1% dari nilai per porsi yang dialokasikan untuk premi [setara Rp75–Rp150], industri asuransi nasional tetap berpotensi mengelola premi Rp850 miliar hingga Rp1,7 triliun per tahun," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin memahami di balik peluang besar tersebut ada kekhawatiran beban APBN akan semakin berat. Namun, menurutnya, hal itu baru akan terjadi jika pendekatan premi asuransi MBG dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

Sebagai solusi, Wahyudin menyarankan asuransi MBG dikemas dalam bentuk produk asuransi mikro dengan premi di bawah Rp500 dan besaran santunan antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Opsi lain adalah menggunakan konsep asuransi parametrik. Misalnya, jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

Dalam penetapan premi, Wahyudin menyarankan kemitraan dengan pihak swasta, seperti perusahaan makanan penyedia MBG yang diwajibkan ikut menanggung sebagian premi. Hal ini akan meminimalkan beban APBN.

Kapler Marpaung, Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai asuransi MBG akan menjadi tanggungan APBN. Menurutnya, premi dapat dibiayai penuh oleh pemerintah atau ditanggung pihak supplier MBG.

"Jika pemerintah yang menanggung, anggaran akan naik. Jika premi ditanggung supplier atau produsen, biaya MBG akan naik dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah," jelas Kapler.

Program MBG ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi mencapai Rp1,658 triliun.

Sejumlah perusahaan asuransi menyambut baik wacana perlindungan program MBG ini. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN IFG, menyatakan siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jasindo yang tergabung dalam holding Asuransi (IFG) akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kerja yang prudent dan GCG," kata Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo.

Senada, Nicolas Prawiro, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, meskipun masih akan mempelajari ketentuan dan cara pelaksanaannya.

Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menekankan cakupan risiko yang dilindungi asuransi dalam program MBG cukup luas, memastikan program berjalan lancar dan mengurangi potensi kerugian.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal terkait mekanisme asuransi untuk program MBG.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, termasuk masalah besarnya pertanggungan, santunan, dan premi yang harus dibayarkan," ujar Ogi.

Sebagai gambaran saat ini, asuransi komersial masih mencatatkan kontraksi premi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Maret 2025, nilai premi asuransi komersial tergerus 0,06% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp87,71 triliun. Bila dirinci, premi asuransi jiwa masih tumbuh 3,08% YoY menjadi Rp47,19 triliun, sedangkan asuransi umum dan reasuransi mengalami koreksi 3,50% YoY menjadi Rp40,52 triliun.

KOMPAS.com - Masyarakat yang sedang mencari rumah murah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa hunian yang bisa dipilih.

Rumah murah yang dimaksud ialah rumah subsidi yang bisa dibeli melalui skema KPR subsidi.

Untuk mengetahui di mana saja daftar rumah subsidi di Kota Malang, masyarakat bisa mengunjungi situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Namun sebagai gambaran, Kompas.com menyajikan beberapa pilihan rumah subsidi di Kota Malang berikut ini:

1. Perumahan Diamond City Wonokoyo

Perumahan terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang ini dikembangkan PT Bumi Mentari Megah.

PT Bumi Mentari Megah telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Perumahan Diamond City Wonokoyo menawarkan rumah subsidi tipe 26/60 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 26 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis huniannya meliputi atap rangka baja ringan dan genteng cor, gypsum; dinding bata merah diplester dan diaci; lantai keramik 40 x 40; serta fondasi batu kali.

2. Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2

Perumahan yang dibesut PT Turen Indah Property ini berlokasi di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang.

PT Turen Indah Property telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2 menawarkan rumah subsidi tipe 23 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sedang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah, sejumlah pengamat asuransi memberikan gambaran produk asuransi apa saja yang cocok diterapkan dalam program MBG.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung mengatakan ada tiga model asuransi yang bisa dipakai di program MBG. Menurutnya, asuransi MBG tidak hanya bisa memberi perlindungan kepada penerima program, namun juga bisa melindungi pihak produsen/supplier.

"Jenis asuransi untuk perlindungan risiko MBG ini bisa asuransi product liability, bisa juga asurani comprehensive general liability, atau jenis asuransi yang dibuat khusus atau tailor made insurance," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sebagai gambaran, product liability insurance atau asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi yang melindungi bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan akibat produk yang mereka jual, produksi, atau distribusikan menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga.

Bila product liability insurance ruang lingkupnya terbatas pada hasil produksi, comprehensive general liability (CGL) atau asuransi tanggung jawab umum komprehensif adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang timbul dari tanggung jawab hukum akibat cedera badan atau kerusakan properti yang dialami pihak ketiga yang disebabkan oleh proses operasional bisnis.

Sementara itu, tailor-made insurance adalah asuransi yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pihak tertanggung. Produk ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan risiko yang dihadapi, sehingga tidak perlu membayar premi untuk perlindungan yang tidak dibutuhkan.

Sementara dalam hal penetapan premi asuransi, Kapler mengatakan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai oleh pemerintah atau dapat bisa ditanggung oleh pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman melihat ada beberapa opsi produk asuransi MBG yang bisa diterapkan tanpa harus membebani anggaran negara.

Dengan sasaran program MBG mencapai 82,9 juta penerima, Wahyudin menjelaskan indikator tersebut telah memenuhi law of large number insucance atau hukum bilangan besar sehingga asuransi MBG dapat dikemas dalam skema asuransi mikro.

"Ini memungkinkan premi dapat di bawah Rp500 dan konsep santunan yang lebih kecil, misal Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per orang," kata Wahyudin.

Opsi kedua menurut Wahyudin adalah menggunakan model asuransi parametrik. Asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan parameter atau indeks tertentu. Asuransi ini sering digunakan untuk risiko bencana alam seperti banjir, badai atau kekeringan.

Dalam konteks asuransi MBG, Wahyudin mencontohkan apabila terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

"Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons [pembayaran klaim]," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih sebatas wacana.

“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat.

“Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut, dan menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan asuransi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana.

Ia menyebut pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto masih diperlukan sebelum wacana tersebut dapat direalisasikan. Menurutnya, produk asuransi semacam ini belum pernah ada di Indonesia sehingga masih memerlukan kajian mendalam.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5), melansir detikfinance.

Dadan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas kemungkinan pengembangan produk asuransi tersebut.

Dua asosiasi yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski begitu, Dadan menyebut bahwa pembahasan terkait mekanisme pemberian asuransi maupun besaran premi masih belum dilakukan secara rinci.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebelumnya, OJK menyatakan program MBG akan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Hal ini menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terjadi akibat distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, maupun pelaksana program dari berbagai risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan OJK bersama AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal untuk keterlibatan industri asuransi dalam mendukung MBG.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ogi juga menyebutkan skema perlindungan akan mencakup seluruh tahapan program mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Pelindungan juga diperluas kepada penyelenggara seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung.

Selain cakupan risiko, OJK juga mempertimbangkan nilai pertanggungan dan besaran premi agar tetap terjangkau namun efektif memberikan perlindungan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Himdayama menyatakan pemberian jaminan asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berupa wacana.

Isu pemberian asuransi ini muncul usai adanya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya. Karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, rencana pemberian asuransi perlu pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan banyak pihak, terutama persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya baru berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait produk asuransi yang memungkinkan untuk penerima MBG.

Selain itu, akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Jadi kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi belum sampai ke arah situ. Dan terus terang kita kan belum secara intensif juga berbicara terkait hal ini dengan Pak Presiden," jelas Dadan.

Maka dari itu, pemberian asuransi bagi penerima MBG masih sebatas wacana, sebab perlu menetapkan mekanisme dan perizinannya.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak, atau ada mekanisme lain, ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Pak Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," ucap dia.

BGN juga berencana memberikan asuransi untuk penerima MBG sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Hal itu sebagai respons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan makanan dari MBG. Hingga 10 Mei 2025 tercatat setidaknya korban keracunan mencapai 214 orang.

Kasus keracunan ini terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mendukung wacana pemerintah memberikan perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu detail dari mekanisme asuransi MBG.

"Prinsipnya kami pasti akan mendukung program pemerintah, namun untuk detailnya kami akan mempelajari dulu bagaimana cara pelaksanaan dan ketentuan atau term and condition yang ada," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Nico mengatakan ACPI juga menunggu informasi terkait perlindungan apa saja yang akan masuk dalam asuransi MBG, termasuk besaran premi yang akan dikenakan.

"Kami belum bisa komentar banyak. Terus terang saya juga masih bingung apakah perlindungan keracunan makanan ini bisa diproteksi oleh asuransi kerugian [asuransi umum] atau tidak. Mungkin asuransi jiwa yang lebih cocok. Tapi buat sekadar gambaran saja, kalau untuk memproteksi asuransi kecelakaan diri dengan jaminan kematian dan cacat tetap, preminya itu sekitar 0,1% per tahun," pungkasnya.

Adapun Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyebutkan bahwa rencananya nanti biaya premi asuransi program MBG akan ditanggung pemerintah dengan alokasi dana operasional program MBG.

Saat ini BGN sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi untuk program MBG kurang tepat karena berpotensi akan membebani APBN.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran program program MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima program. Realisasi belanja MBG per 12 Maret 2025 sebesar Rp710,5 miliar yang menyasar 2,05 juta penerima.

Di sisi lain, berdasarkan paparan BGN pada 6 Mei 2025, terdapat 6 kasus keracunan makanan dari program MBG sejak program ini berjalan Januari 2025. Keracunan tersebut dialami oleh sebanyak 327 siswa.