Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Jakarta: Cirebon menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Memiliki letak yang strategis yang berada di jalur pantura perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan industri hasil laut. Cirebon memiliki tipe dan harga rumah subsidi yang bervariasi.

Jika kamu ingin tinggal di Kabupaten Cirebon, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga mulai Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cirebon

1. Kutilang Green Garden

Perumahan ini berlokasi di Jungjang, Arjawinangun, Kab Cirebon, Jawa Barat. Saat ini masih tersedia sebanyak 16 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu bata, kemudian lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Taman Cherry 2

Perumahansubsidi ini terletak di Mundumesigit, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Kreasi Rumah Serasi. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

3. Griya Halimpu Indah

Berlokasi di Halimpu, Beber, Kab Cirebon, Jawa Barat, dibangun oleh Bati Agung Terus saat ini masih tersedia sebanyak 92 unit dengan harga Rp150,5 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Taman Hasna 2

Perumahan ini terletak di Banjarwangunan, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batu bata - finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Green Dawuan

Perumahan ini dibangun oleh Bhakti Grage Utama berlokasi di Jatimerta, Gunung Jati, Kab Cirebon, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 92 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, mengutarakan optimismenya dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah subsidi di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan di tengah terbatasnya anggaran di Kementerian PKP, yang hanya cukup untuk membangun 269 ribu unit rumah. (Ryan Rahman/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melakukan revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan).

Dalam penjelasannya, revisi UU Nomor 1 Tahun 2011 diperlukan lantaran regulasi tersebut belum banyak mencakup kebutuhan pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar undang-undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2011 itu juga perlu direvisi lantaran belum mencakup pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang bakal mengatur pembangunan hunian berimbang.

Ara berpandangan regulasi mengenai pembangunan hunian berimbang ini diperlukan guna mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Nantinya, pengembang rumah mewah bakal diminta untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang dengan konsep perbandingan 1:2:3.

Konsep perbandingan itu berarti, setiap satu rumah mewah yang dibangun pengembang wajib membangun dua rumah menengah dan tiga rumah subsidi.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," tandasnya.

Adapun, wacana pembentukan BP3 kembali berhembus usai pemerintah buka-bukaan pembangunan 3 juta rumah masih terhambat masalah pembiayaan, di mana pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 hanya sebesar Rp3,4 triliun.

Dalam informasi terbarunya, Ara menyebut, pagu anggaran itu hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan],” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN), sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian, 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan wamen konsentrasi di situ,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan kolaborasi dengan para pengembang perumahan guna menekan angka kekurangan atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 324.000 unit.

Dalam satu tahun ke depan, ditargetkan sebanyak 18.000 rumah baru akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dengan wilayah penyangga Kota Semarang menjadi kawasan unggulan dalam pengembangan tersebut.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pembukaan pameran perumahan bertajuk Jateng Omah Expo 2025 di Semarang, Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Luthfi menyatakan optimisme terhadap potensi pengembangan perumahan di Jawa Tengah. "Saya yakin dan percaya, potensi wilayah kita besar, harga tanah terjangkau," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ketika memb (19/5/2025).

Acara pameran yang digelar Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu strategi untuk mempertemukan masyarakat selaku konsumen dengan produsen perumahan. Luthfi menilai bahwa forum semacam ini sangat efektif dalam mendorong percepatan transaksi perumahan, baik di segmen subsidi maupun non-subsidi.

"Di Jawa Tengah, kebutuhan perumahan ini sangat besar sekali. Terbukti saat kami melakukan pengecekan di beberapa stan, baik rumah subsidi maupun tidak, rata-rata per hari ini laku 15-16 rumah. Artinya, pameran ini sangat mendukung sekali terjadinya transaksi," ujar Luthfi.

Pameran itu diikuti oleh 24 pengembang perumahan di Jawa Tengah, baik perumahan subsidi maupun komersil. Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memperbanyak kegiatan semacam itu sebagai bentuk dukungan pemasaran sekaligus upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Koordinator Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 silam para pengembang di Jawa Tengah berhasil memenuhi 14.000 kebutuhan rumah baru. Melalui kegiatan Jateng Omah Expo 2025, diharapkan target 18.000 rumah baru dapat dipenuhi pada tahun ini.

Eko menambahkan bahwa prospek capaian target tahun ini didukung oleh kebijakan terbaru pemerintah terkait rumah subsidi. Penyesuaian batas penghasilan maksimal penerima rumah subsidi dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dinilai akan memperluas segmen pasar yang dapat mengakses program tersebut.

"Kendalanya saat ini memang saat ini perekonomian kita lagi lesu. Itu sebagai tantangan bagi kami untuk tetap bergerak sehingga kebutuhan rumah sendiri kami genjot untuk terserap secara maksimal," jelas Eko saat ditemui wartawan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Jakarta: Boyolali ini salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi.

Kabupaten yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki rumah bersubsidi yang beragam.

Jika kamu ingin tinggal di Boyolali, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga serba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

1. Perum Fazzira Asri

Perumahan ini berlokasi di Blagung, Simo, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini masih tersedia sebanyak 8 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 62 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng press lokal, dinding bata ringan plester aci cat vinilex, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Green Kemiri Boyolali

Perumahansubsidi ini terletak di Kemiri, Mojosongo, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu belah.

3. Rumah Pesona Jagoan

Berlokasi di Jagoan, Sambi, Kab Boyolali, Jawa Tengah, dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya saat ini masih tersedia sebanyak 38 unit dengan harga Rp150 juta.

Mempunyai luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Pesona Randusari

Perumahan ini terletak di Randusari, Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 30 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Mecca Permai

Perumahan ini dibangun oleh Adi Permana berlokasi di Trayu, Banyudono, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini memiliki 3 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka kayu genteng mantili, dinding hebel plester aci finishing cat, lantai keramik lantao, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)