REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' yang merupakan usulan DPR RI sampai kepala daerah.

Program 'bedah rumah' itu bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ara menyinggung kasus korupsi itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Sumenep, Madura.

"Saya tahu itu (BSPS) program yang diaspirasi oleh teman-teman (DPR RI), banyak kepala daerah, dan teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep sejumlah Rp109 miliar," ungkap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Saya mau buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia semua tahu. Ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat, tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya," tegasnya.

Menteri Maruarar Sirait mengatakan sebenarnya BSPS atau 'bedah rumah' merupakan program yang bagus. Akan tetapi, ia menyayangkan penyalahgunaan proyek tersebut.

"Saya tidak mau fitnah siapa pun, semua ada data (dan) buktinya," jelas Ara.

Kementerian PKP sudah menindaklanjuti dugaan korupsi itu dengan mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia menyebut pertemuan terbuka di kantornya itu berlangsung selama 2 jam lamanya.

Ara memaparkan temuan-temuan tersebut kepada Said dan Achmad Fauzi. Pertemuan itu juga menyepakati bahwa kasus dugaan korupsi di Sumenep bakal dibawa ke dalam proses penegakan hukum.

"Soal (dugaan korupsi) di Sumenep karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang (anggaran) BSPS-nya (tembus) Rp109 miliar," beber Ara.

"Temuannya sudah saya presentasikan di depan Pak Said (Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah). Kenapa Pak Said? Karena Pak Said 4 kali-5 kali mewakili Madura dan beliau mewakili Banggar," tandasnya.

Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada sejumlah modus dugaan korupsi di Sumenep.

Misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan BSPS alias double. Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.

Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.

"Kami juga menemukan ada beberapa rumah yang harusnya pakai tembok dan kolom, namun tidak ada. Mungkin besinya dikurangi dan bangunan tidak sesuai verifikasi awal dan di lapangan berbeda. Selain itu, dari pemantauan beberapa toko ada yang proses pembayaran dilakukan kepala desa. Karena pada dasarnya bantuan dikirimkan lewat rekening penerima bantuan," jelas Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dalam rilis resmi, Kamis (15/5).

SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga di Jalan Cagak, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, resah dengan adanya serangan ribuan ulat bulu berukuran besar yang sudah terjadi sejak tiga hari terakhir.

Ulat bulu berukuran cukup besar itu tak hanya memenuhi pepohonan, tetapi juga mulai masuk ke area jalan hingga permukiman warga.

Tokoh masyarakat Desa Sukajadi, Dede Suhendar, mengatakan situasi ini membuat warga merasa cemas dan ketakutan, khususnya warga yang memiliki fobia terhadap ulat.

"Serangan ulat bulu yang jumlahnya ribuan ini sangat mengganggu aktivitas kami. Malah, ada warga yang sampai takut keluar rumah dan mengganggu aktivitas sehari-hari," ujar Dede kepada Kompas.com di salah satu warung kopi di Kecamatan Darmaraja, Senin (19/5/2025) sore.

Dede menuturkan serangan ulat bulu ini pertama kali terlihat di pohon jambu mete.

Lalu, sehari berikutnya, jumlah ulat bulu semakin banyak dan mulai berpindah ke pohon-pohon lain hingga mendekati rumah-rumah warga.

"Yang bikin khawatir, jumlahnya sangat banyak dan penampakannya cukup menggelikan. Ini membuat sebagian warga merasa tidak nyaman," tutur Dede.

Dede menyebutkan mayoritas warga Desa Sukajadi merupakan petani yang bercocok tanam sayur mayur.

Karena itu, adanya serangan ulat bulu berukuran besar ini membuat warga resah.

"Kami telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa, dan dari desa katanya sudah diteruskan ke UPTD Pertanian," sebut Dede.

Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan konkret dari instansi terkait.

Bahkan, laporan yang diajukan ke pihak pemadam kebakaran pun belum membuahkan hasil karena keterbatasan alat penyemprotan khusus serangga.

"Kami berharap pihak terkait bisa segera turun tangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, melainkan potensi ancaman bagi kesehatan lingkungan," ujar Dede.

Selain itu, warga berharap agar dinas terkait melakukan penanganan secara serius untuk mengatasi serangan ulat bulu yang tiba-tiba ini.

"Iya, harus ada penanganan serius karena upaya warga untuk memberantasnya ini cukup sulit," kata Dede.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah rumah warga di Desa Mangun Jaya dan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat terendam banjir imbas hujan deras pada Minggu (18/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Banjir di dua desa ini disebabkan karena meluapnya Sungai Kali Baru yang tengah dinormalisasi pemerintah setempat.

Mayoritas rumah warga yang terendam banjir berada di dekat Sungai Kali Baru dengan rata-rata ketinggian mencapai 70-100 sentimeter.

Banjir di lokasi ini perlahan mulai surut pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Kini, beberapa warga mulai membersihkan sisa lumpur bekas banjir.

Seorang warga Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, bernama Mariyani (58) mengaku heran lantaran Sungai Kali Baru justru meluap pasca-normalisasi.

Padahal, selama puluhan tahun tinggal di dekat Sungai Kali Baru, ia sama sekali belum pernah merasakan banjir.

"Sejak kecil di sini, baru kali ini ngerasain banjir, sampai masuk ke rumah, jet pump sampai mati karena terendam banjir," kata Mariyani, Senin (19/5/2025).

Mariyani mengungkapkan, penyebab Sungai Kali Baru meluap karena tumpukan sampah yang tersendat di sejumlah jembatan.

Akibatnya, air meluap dan langsung merendam rumah warga yang notabene lebih rendah dibanding posisi Sungai Kali Baru.

Maryani pun berharap pemerintah segera membersihkan sampah di Sungai Kali Baru agar aliran air kembali normal.

"Saya pengen sampahnya bersih, sudah gitu," tambah dia.