pkp

Dikritisi DPR, Seperti Apa Peta Jalan Program 3 Juta Rumah?

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melakukan revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan).

Dalam penjelasannya, revisi UU Nomor 1 Tahun 2011 diperlukan lantaran regulasi tersebut belum banyak mencakup kebutuhan pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar undang-undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2011 itu juga perlu direvisi lantaran belum mencakup pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang bakal mengatur pembangunan hunian berimbang.

Ara berpandangan regulasi mengenai pembangunan hunian berimbang ini diperlukan guna mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Nantinya, pengembang rumah mewah bakal diminta untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang dengan konsep perbandingan 1:2:3.

Konsep perbandingan itu berarti, setiap satu rumah mewah yang dibangun pengembang wajib membangun dua rumah menengah dan tiga rumah subsidi.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," tandasnya.

Adapun, wacana pembentukan BP3 kembali berhembus usai pemerintah buka-bukaan pembangunan 3 juta rumah masih terhambat masalah pembiayaan, di mana pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 hanya sebesar Rp3,4 triliun.

Dalam informasi terbarunya, Ara menyebut, pagu anggaran itu hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan],” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN), sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian, 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan wamen konsentrasi di situ,” pungkasnya.

Serapan Anggaran Kementerian PKP Baru 3,3%, Berikut Rinciannya

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

(abr/das)

Realisasi anggaran Kementerian PKP Rp113,6 miliar per 25 April 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Kemudian pembangunan rumah susun lanjutan sebanyak 2.086 unit, revitalisasi Rusun sebanyak 6.687 unit, rumah khusus sebanyak 476 unit, PSU rumah umum sebanyak 2.000 unit, dan penanganan kumuh seluas 177,83 hektar.

Selain itu juga mendorong nonanggaran Kementerian PKP melalui APBD, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial Kemensos, APBDes dan kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya.

Sedangkan fungsi Regulator dan Fasilitator dengan mencari dukungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan rumah komersial, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), operasionalisasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), fasilitasi pemanfaatan tanah negara, swadaya masyarakat, Gotong Royong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan investasi luar negeri.

1 2 Tampilkan Semua

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri PKP minta pengembang di Jateng jaga kualitas rumah subsidi

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025