REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan revisi Undang-Undang Perumahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan, serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.

"Kami mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, menurutnya, skema hunian berimbang juga belum dijalankan para pengembang. Padahal, skema ini bisa membantu penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema ini, jika pengembang membangun 1 unit rumah mewah, maka harus membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah MBR.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," kata dia.

Kementerian PKP juga melibatkan peran swasta dalam pembangunan perumahan lewat penyaluran CSR. Hal itu diperlukan mengingat pendanaan pemerintah untuk sektor perumahan sangat terbatas.

"Adanya CSR sektor perumahan itu sangat penting karena anggaran Kementerian PKP juga sangat terbatas. Kami juga ingin melibatkan Komisi V DPR RI dalam penyaluran CSR Perumahan ini," kata Ara.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melakukan revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan).

Dalam penjelasannya, revisi UU Nomor 1 Tahun 2011 diperlukan lantaran regulasi tersebut belum banyak mencakup kebutuhan pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar undang-undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2011 itu juga perlu direvisi lantaran belum mencakup pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang bakal mengatur pembangunan hunian berimbang.

Ara berpandangan regulasi mengenai pembangunan hunian berimbang ini diperlukan guna mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Nantinya, pengembang rumah mewah bakal diminta untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang dengan konsep perbandingan 1:2:3.

Konsep perbandingan itu berarti, setiap satu rumah mewah yang dibangun pengembang wajib membangun dua rumah menengah dan tiga rumah subsidi.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," tandasnya.

Adapun, wacana pembentukan BP3 kembali berhembus usai pemerintah buka-bukaan pembangunan 3 juta rumah masih terhambat masalah pembiayaan, di mana pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 hanya sebesar Rp3,4 triliun.

Dalam informasi terbarunya, Ara menyebut, pagu anggaran itu hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan],” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN), sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian, 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan wamen konsentrasi di situ,” pungkasnya.

Penajam Paser Utara: Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara dikutip dari Antara, Senin, 19 Mei 2025.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” jelas dia.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

(KIE)

IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

Hal tersebut dikatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam kegiatan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kunjungan Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/5/2025).

Basuki menjelaskan, Kementerian PKP rencananya akan membangun 1 unit tower rumah susun IKN. Rusun tersebut bisa ditempati oleh masyarakat umum non ASN yang berminat tinggal di IKN. Namun belum secara spesifik disebut kapan tower rusun tersebut akan mulai dibangun.

"Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," kata Basuki.

Maruarar Sirait menegaskan kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ujar Maruarar.

(kunthi fahmar sandy)

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.

"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambajnya.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

BEKASI - Klaster perumahan baru di Jalan Mandor Demong, Mustikasari, Kota Bekasi memenuhi permintaan masyarakat akan hunian berkualitas seiring perkembangan kawasannya. Klaster Alexandrite di Familia Urban dibangun di tanah seluas 176 hektare.

Familia Urban dihadirkan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) yang merupakan proyek properti dengan skala luas nomor dua di Kota Bekasi. Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Timah Properti telah membangun lebih dari 1.800 unit rumah dan progres itu terus berjalan hingga saat ini.

?Klaster Alexandrite merupakan klaster kesembilan dan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan hunian yang bukan hanya aman dan nyaman tapi bisa mendukung ruang hidup berkualitas. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik dan itu konsep dari awal untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi perkembangan keluarga,? ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara saat peluncuran Klaster Alexandrite, Bekasi, Jumat (16/5/2025).

Klaster Alexandrite menjadi kawasan yang paling premium dengan utilitas di bawah tanah (underground). Dengan luas pengembangan 4,7 hektar, total unit rumah yang dipasarkan mencapai 305 unit rumah dua lantai. Kawasannya juga menyediakan danau seluas 2.167 M2 dan clubhouse dengan fasilitas kolam renang, basket ball court, function room, dan lainnya.

Familia Urban sejak dari masterplan memang dirancang untuk menjadi perumahan sehat dan walkable neighborhood. Desainnya ditata apik untuk menghasilkan lingkungan asri dan ideal digunakan berjalan kaki. Antar klasternya dibuat terhubung dengan jalur pedestrian yang nyaman dan di beberapa titik disediakan pound untuk resapan sekaligus paru-paru kawasan.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Chareudin mengatakan, pengembangan Familia Urban telah mencakup sekitar 34 hektare dari total luas kawasannya dan dengan seribuan rumah yang telah dibangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur penunjang terus dibangun.

?Familia Urban dikonsep untuk menjadi kawasan hunian yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun jalan lingkungan ROW 8-10 meter yang leluasa hingga seribu pohon yang telah kami tanam termasuk berbagai fasilitas seperti taman-taman, clubhouse, dan lainnya,? katanya.

Menurut Project Manager Realty Timah Properti Eko Cahyono, saat Familia Urban pertama kali dipasarkan tahun 2017 lalu dengan rumah tipe 36/72 harganya Rp360 juta dan saat ini tipe yang sama telah mencapai Rp800 juta.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Ika Korniawati menambahkan aksesibilitas ke Familia Urban kian mudah dengan adanya beberapa pintu tol seperti tol Bekasi Timur (6 km), tol Bekasi Barat (9,3 km), dan tol Tambun (11 km).

Selain itu ada banyak fasilitas kota di dalam koridor 5-10 km seperti Stasiun LRT Bekasi, Metropolitan Mall, rumah sakit, pasar modern, dan sebagainya.

?Seiring perkembangan kawasan harga rumah yang ditawarkan di area seperti ini trennya akan terus meningkat. Familia Urban dengan skala pengembangan yang luas, fasilitas lengkap, aksesibilitas mudah, masih menawarkan rumah tapak bebas uang muka yang bisa dicicil mulai Rp5 juta per bulan,? katanya.