JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan langkah terkait pengaduan konsumen Meikarta.

Maruarar mengaku, Presiden Prabowo Subianto sudah diinformasikan terkait hal ini. Kepala Negara meminta masalah tersebut segera dituntaskan.

"Terkait pengaduan persoalan konsumen Meikarta yang berlarut-larut dengan pengembang, saya telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo di Doha, Qatar, disaksikan oleh Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo. Hal ini menjadi perhatian serius. Pesan Presiden Prabowo: tuntaskan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tulis Maruarar dalam akun Instagram resminya, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Maruarar juga menyarakan telah berbicara dengan bos Lippo Group James Riady. Bahkan, pertemuan telah diagendakan pada sore ini.

"Beliau berkomitmen untuk menyelesaikannya dan telah diagendakan bertemu saya pada Rabu, 23 April 2025, pukul 16.00 WIB," ujar Maruarar.

"Terimakasih banyak Pak Fitrah Dirjen Kawasan Kementrian PKP dan tim layanan 'BENAR-PKP' yang melayani dengan hati, cepat dan bekerja keras, mewakili negara hadir merespons aspirasi masyarakat di sektor perumahan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut masih ada sebanyak 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dia menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun di desa dan kota ditargetkan dapat menyediakan 30 juta hunian dalam 10 tahun mendatang.

"Terdapat 15 juta keluarga masih menunggu secara resmi rumah yang layak huni. Sisi lain, terdapat 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di RTLH," kata Hashim dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Dia menambahkan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk merumuskan kebijakan struktural yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan rumah tinggal yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, pendiri Agung Podomoro Land (APL) Trihatma Kusuma Haliman menyambut baik program pemerintah di sektor perumahan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang berkualitas dan terjangkau.

"Agung Podomoro ikut menjaga perekonomian Indonesia dari sektor properti, salah satunya dengan membangun dan mengembangkan segmen kelas menengah dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo," katanya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengunjungi kawasan Kota Podomoro Tenjo dan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan hunian yang terbuka dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Kota Podomoro Tenjo menargetkan segmen menengah bawah dengan harga jual mulai Rp250 juta dan didukung dengan kualitas infrastruktur premium khas Agung Podomoro. Hingga saat ini lebih dari 6.600 unit rumah telah terjual di Kota Podomoro Tenjo.

Jakarta -

Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

(aqi/zlf)

Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: CEO Forum RI-Qatar dorong investasi perumahan bagi MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Jakarta -

Pemerintah tengah menggaet investor di Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara CEO Forum Indonesia-Qatar pada Minggu (13/4).

CEO Forum ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia-Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia-Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie. Ia menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Patrick Waluyo dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Sebagai informasi, Ara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah untuk MBR dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/1) lalu dan disaksikan langsung oleh Prabowo.

Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Hashim, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Rosan Roeslani.

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terima kasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo yang juga berperan dalam hal ini," katanya.

Menteri PKP mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Investasi ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dikutip dari Antara, Senin, 14 April 2025..

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

(KIE)