Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghadiri diskusi bersama Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Said menyebut ada temuan indikasi penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut mencapai Rp 109 miliar.

"Terhadap temuan 5.490 unit rumah nilainya hampir Rp 109 miliar. Dan ada indikasi penyalahgunaan. Katakanlah 'korupsi'. Memang saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum," kata Said di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Said menegaskan dirinya bersama Bupati Sumenep sepakat akan menyerahkan permasalahan ini melalui jalur hukum. "Saya juga sebagai warga Madura, sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Banggar, dan Bupati Semenep bersepakat kita serahkan sepenuhnya proses hukum," ucapnya.

Said pun mengapresiasi undangan dan temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian PKP. Sebab, kata Said, Sumenep termasuk daerah pemilihan (dapil) dirinya sebagai anggota Dewan.

"Tidak semua hal, program, yang turun ke Madura itu saya selaku anggota DPR tahu. Biasanya, mitranya, pasangannya yang lebih tahu. Saya kan Ketua Badan Anggaran dan anggota Komisi XI DPR. Itu tidak ada BSPS," tuturnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyampaikan apresiasi atas undangan diskusi oleh Menteri Ara. Achmad berharap program BSPS ini juga melibatkan pemerintah daerah ke depannya.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi. Bahwa keberlangsungan program BSPS ini agar ke depannya itu melibatkan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebelumnya, Said dan Achmad bersama Ara berdiskusi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah mengapresiasi Program Bebenah Kampung yang diinisiasi Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program yang digagas Yayasan Tzu Chi itu telah membantu mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam kegiatan Program 3 Juta Rumah melalui Program Bebenah Kampung yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, Jawa Barat serta menyusul di Jawa Tengah dan Banten. Apalagi proses renovasinya cepat sekali dan mendapat dukungan dari Pemda setempat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di acara Ramah Tamah Program Rumah Murah di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di Jakarta Utara, dikutip Kamis (15/5/2025).

Maruarar Sirait atau yang disapa Bang Ara ini mengatakan, dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong. Dukungan dari Yayasan Tzu Chi, kata Ara, untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

"Kami ucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi rumah masyarakat, terutama yang tidak mampu," kata Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah agar masyarakat punya rumah. Ara mengatakan berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperti PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis, alokasi kuota FLPP paling besar di era Prabowo dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha di sektor perumahan.

"Adanya kebijakan FLPP merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan adanya indikasi keterlibatan jajarannya terkait dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara menegaskan oknum di kementeriannya yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.

"Termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak Irjen. Jangan di tempat lain ya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ara menyampaikan itu usai berdiskusi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kemudian Ara bertanya kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman yang turut hadir dalam diskusi soal indikasi ada jajarannya terlibat. Heri pun mengatakan ada indikasi jajarannya terlibat.

"Indikasi, ada? Proses cepat ya, Pak, ya. Jangan ada yang backing-backing ya, sikat ya. Ada indikasi, kan? Saya terbuka aja," sebut Ara.

Ara pun menyampaikan permohonan maaf ke publik soal informasi dugaan ada jajarannya yang terlibat. Ara berjanji akan menindak tegas.

"Ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaf lah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo," sebutnya.

Sebelumnya, Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait temuan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menteri Ara juga menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuannya tersebut.

"Dan tadi saya sudah bertelepon dengan Bapak Jaksa Agung ya, bersama Pak Said untuk minta ini menjadi atensi. Karena jumlahnya besar berapa sih totalnya? Rp 109 miliar," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Ara meminta siapa pun yang terlibat, termasuk jajarannya, ditindak jika terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan perumahan.

"Minta ini diatensi. Diatensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan. Kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo," sebutnya.

Dalam diskusi tersebut, Said dan Achmad telah sepakat atas data yang disampaikan Kementerian PKP. Diskusi dilakukan untuk mencari masukan dalam membuat sistem lebih baik lagi.

"Kita masih pastikan lebih baik, lebih transparan, lebih adil, lebih benar. Masa udah kejadian begini kita gak perbaiki sistemnya yang ada," tuturnya.

"Karena beliau sangat memahamilah situasi di Sumenep. Nah jadi kita sama-sama punya semangat, spirit untuk penegakan hukum dan keadilan. Kita yang ada di sini termasuk Bapak Bupati dan Pak Said," tambah dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya dikutip dari detikJatim, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese sepakat untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Indonesia demi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. PM Albanese menganggap Indonesia mitra penting Australia.

"Saya datang ke kawasan ini terlebih dahulu karena kawasan ini adalah yang utama. Saya di Indonesia karena tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada hubungan ini, dan tidak ada negara yang lebih penting bagi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas Indo-Pasifik daripada Indonesia," kata PM Albanese saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

PM Albanese memuji perkembangan pesat Indonesia, yang kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Bahkan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima pada dekade berikutnya.

"Indonesia sudah menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada akhir dekade berikutnya. Pertumbuhan dan transformasi ini merupakan hasil kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia," tutur PM Albanese.

PM Albanese pun mengapresiasi program-program pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Program pembangunan bangsa yang meningkatkan kehidupan seperti inisiatif Makan Bergizi Gratis dari Presiden. Pertumbuhan bangsa dan wilayah Anda juga berbicara tentang kemakmuran dan kesempatan yang diciptakan oleh perdagangan bebas dan adil serta oleh perdamaian dan stabilitas yang memungkinkannya," lanjutnya.

Di bidang hubungan luar negeri, PM Albanese menyampaikan bahwa Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

"Saya jamin, Pak Presiden, Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan juga kenaikan Indonesia ke CPTPP," ujarnya.

Dalam konteks kerja sama ekonomi, PM Albanese menekankan pentingnya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. PM Albanese mengajak semua pihak, pemerintah, sektor bisnis, hingga masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam memanfaatkan potensi ini.

"Untuk mengubah potensi luar biasa menjadi kemajuan konkret, kita semua, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil perlu menunjukkan keterlibatan dan ambisi yang lebih besar," lanjutnya.

Lebih lanjut, PM Albanese menyoroti pentingnya hubungan kedua negara dalam memperkuat keamanan regional, dengan menegaskan pentingnya implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah diumumkan bersama pada Agustus 2024 lalu. Ia berharap ke depannya kedua negara bisa bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan.

"Ini merupakan langkah paling signifikan dalam kemitraan keamanan Australia dan Indonesia selama tiga dekade. Saya tegaskan bahwa saya tidak melihat perjanjian ini sebagai langkah terakhir, melainkan langkah berikutnya. Saya ingin kita memiliki tujuan yang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, dan bekerja sama lebih erat," ucap PM Albanese.

PM Albanese juga mengapresiasi Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan terhadap kunjungannya di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

"Saya berterima kasih atas sambutan luar biasa dan kemurahan hati yang telah kami terima di sini. Merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi saya untuk mewakili negara yang saya cintai di sini, di wilayah yang kita cintai bersama," tutup PM Albanese.

Simak Video 'Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya