KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Komisi V DPR RI akan menggelar rapat pada 19 Mei 2025 untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Peta jalan ini penting sebagai landasan Kementerian PKP untuk melaksanakan dan mencapai target 3 juta rumah setahun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait meminta jajarannya agar bahan pembahasan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah bisa diserahkan kepada Anggota Komisi V DPR RI pada 17 Mei 2025.

Ara, sapaan akrabnya, juga berharap kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan-masukan terkait peta jalan yang dipersiapkan Kementerian PKP.

"Jadi saya terbuka peta jalan yang kami buat itu kalau boleh dikoreksi, nanti kita buat dan kita sepakati bersama dengan skala prioritas yang ada," tutur Ara saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Seperti diketahui, Program 3 Juta Rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan rincian, sebanyak 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI pernah ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyebut rumah susun (Rusun) yang dibangun di Kawasan Industri terpadu Batang (KITB) merugikan anggaran negara.

Pasalnya, tambah Ara, hingga saat ini 10 tower rusun itu belum sepenuhnya diokupansi masyarakat. Padahal, 10 tower rusun itu telah rampung pembangunannya sejak 2022.

Dalam laporannya, saat ini baru terdapat 5 tower rusun yang dihuni oleh pekerja industri. Atas dasar hal itu, Ara berpandangan rusun KITB ini dibangun dengan perencanaan yang minim.

"Pembangunan rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).

Pada saat yang sama, Ara juga menyoroti adanya spesifikasi bangunan yang diduga tidak sesuai. Dia juga menegaskan terdapat tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal membentuk tim yang akan menginvestigasi tidak optimalnya rusun di KIT Batang tersebut.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari di mana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat saja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KITB, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengaku bahwa saat ini pihaknya terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Pihaknya juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 7 perusahaan yang beroperasi di KITB. Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang beroperasi ke depan, dia optimis rusun tersebut bakal ikut terdorong okupansinya.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melaporkan telah merealisasikan anggaran Kementerian PKP 2025 sebesar Rp113,61 miliar hingga periode 25 April 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan realisasi anggaran itu baru mencapai 3,3% dari total pagu tersedia yakni sebesar Rp3,44 triliun.

“Realisasi anggaran digunakan untuk belanja belanja pegawai sebesar 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, belanja pegawai yang dialokasikan Kementerian PKP sebesar Rp486,08 miliar dan telah terealisasi 73,15 miliar atau sebesar 15,05%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan 2.035 pegawai Kementerian PKP.

Selanjutnya, Kementerian PKP mengalokasikan pagu efektif sebesar Rp1,8 triliun untuk belanja barang. Akan tetapi, saat ini realisasinya baru sebesar Rp39,76 miliar atau sebesar 2,14%.

Adapun, belanja barang tersebut digunakan untuk operasional perkantoran, penyusunan regulasi, koordinasi dan pengawasan.

“Sedangkan anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan direalisasikan mulai Triwulan II tahun 2025,” jelas Ara dalam paparannya.

Terakhir, Kementerian PKP menganggarkan belanja modal efektif sebesar Rp1,1 triliun. Saat ini, telah terealisasi sebesar Rp695 juta atau 0,06%.

Perinciannya, belanja modal tersebut digunakan untuk pengadaan alat pengolah data dan teknologi informasi.

“Sedangkan belanja modal untuk lanjutan pekerjaan fisik masih dalam audit Itjen, BPKP, BPK, serta perencanaan,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka itu melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga Februari 2025 sebesar Rp300 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan itu mencerminkan adanya percepatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

“Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang.

Secara rinci sebagai berikut: pra-SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, balita sebanyak 12.004 orang, ibu hamil sebanyak 3.771 orang, ibu menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

Suhasil menyampaikan pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

“Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Suahasil.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi Februari 2025 tercatat Rp0,3 triliun.

?Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4).

Suahasil melaporkan, hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang. Rinciannya, pra SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, Balita sebanyak 12.004 orang, Ibu Hamil sebanyak 3.771 orang, Ibu Menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Saat ini, pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal itu dikemukakan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah besar, nilainya Rp 109 miliar di Sumenep, satu kabupaten, dan sekarang sudah dalam proses hukum," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Menurut Ara, jajarannya telah terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan penyalahgunaan bantuan yang akrab disebut bedah rumah itu.

"Ada satu rumah dapat tiga (bantuan BSPS), jadi itu kan pasti salah Pak Ketua (Komisi V DPR RI), nggak mungkin dong satu keluarga di dalamnya dapat (bantuan) tiga," tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan Kompas.com, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman, telah melaporkan adanya dugaan pemotongan dana program BSPS Tahun 2024 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan," kata Heri di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

:Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," tandasnya.

Heri menambahkan, terdapat 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong," bebernya.

Kepala Kejri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Pak Irjen (Kementerian PKP) sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," tutupnya.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Nur Khalis | Editor: Andi Hartik)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis/MBG senilai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realiasai tersebut naik signifikan selama Maret dan April.

“Akhir Februari 2025 ketika itu baru Rp0,3 triliun, selama Maret dan April telah berbelanja Rp2 triliun tambahan, sekitar Rp1 triliun per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025 tercatat jumlah penerima MBG mencapai 3,26 juta orang yang terdiri dari anak pra-SD sebanyak 178.679 orang, anak SD/MI sebanyak 1,4 juta orang, murid SMP/Mts sebanyak 935.014 orang, serta siswa SMA/MA/SMK sebanyak 691.857 orang.

Selain itu, sebanyak 16.393 santri di pondok pesantren menerima program MBG. Sementara itu, sebanyak 6.276 siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) merasakan manfaat MBG. Lalu, sebanyak 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui turut merasakan manfaatnya.

Bukan hanya itu, mereka yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Seminari juga menjadi target penyaluran MBG, masing-masing sebanyak 1.125 dan 352 penerima manfaat.

Keseluruhan 3,26 juta penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut dilayani oleh 1.102 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ke depannya, anggaran untuk MBG akan terus meningkat seiring dengan percepatan belanja program unggulan Prabowo Subianto.

Adapun, anggaran MBG sebelumnya hanya dialokasikan senilai Rp71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Usai efisiensi dan alokasi anggaran, pemerintah menambah anggaran MBG menjadi Rp171 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program MBG baru dapat menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Kepala BGN Dadan, beberapa waktu lalu.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Terealisasi Rp2,3 triliun, Kemenkeu minta BGN percepat belanja MBG

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

(rrd/rrd)

Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar inspeksi ke lokasi Rusun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Maruarar mengendus kejanggalan dari pembangunan rusun tersebut.

Di KITB, Maruarar menemukan adanya 5 tower dari 10 tower Rusun yang selesai dibangun pada 2022 hingga saat ini tidak dihuni secara optimal. Kondisi itu menurut Maruarar merugikan APBN.

"Pembangunan Rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Guna mencari solusi dan mengetahui pokok permasalahan belum optimalnya penghunian Rusun KITB, Maruarar langsung menemui Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, Antin Julianti dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng, Enfy Diana Dewi.

Maruarar juga mengecek langsung kondisi unit Rusun yang sudah dihuni oleh pekerja industri di Tower 5 dan sejumlah fasilitas umum. Selain itu, juga ke Tower 6 untuk melihat unit Rusun yang direnovasi oleh perusahaan dari Taiwan yakni PT Yih Quan Footware sebagai tempat tinggal para pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukkan penghuni. Ini membuat pihak pengelola harus merenovasi unit oleh BUMN dengan menggunakan APBN," ujar Maruarar.

Maruarar menyatakan belum optimalnya penghunian Rusun ini diakibatkan perencanaan pembangunan Rusun yang tidak matang sehingga banyak tower yang belum dihuni.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Sebagian Rusun bahkan harus direnovasi oleh BUMN sehingga merugikan negara karena menggunakan anggaran APBN lagi padahal Rusunnya sudah dibangun, namun belum dihuni tapi harus direnovasi ulang.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat aja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," ujar Maruarar.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Enfy Diana Dewi menjelaskan pembangunan 10 tower Rusun untuk pekerja di KITB Batang telah selesai pada tahun 2022 lalu. Ia telah melakukan serah terima dan serah kelola aset Rusun ke pihak Danareksa sebagai pengelola rusun. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola agar Rusun ini bisa segera dihuni," ujar Enfy.

Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Ia akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," ucap Ngurah.