Jakarta -

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

(aid/ara)

Jakarta -

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Program 3 juta rumah Prabowo nantinya bukan hanya perihal kenaikan jumlah hunian yang tersedia, melainkan perlu memperhatikan desain bangunannya. Di mana rumah tersebut harus mengadopsi desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Menanggapi hal ini, Persatuan Perusahaan Realestat (REI) Aceh berkomitmen mendukung gagasan tersebut dalam realisasi program 3 juta rumah.

"Pelaku usaha properti siap menjadi bagian untuk menyukseskan program 3 juta unit rumah. Kami juga berkomitmen untuk mengadopsi kearifan lokal dalam pembangunan rumah di daerah," ucap Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Aceh, Zulkifli HM Juned, dalam keterangan persnya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli meyakini pemanfaatan desain arsitektur hunian sesuai kearifan lokal dapat menaikkan minat calon konsumen terhadap hunian yang ditawarkan pengembang.

"Desain rumah yang mengadopsi kearifan lokal bisa lebih diterima oleh pasar. Tentunya kearifan lokal seperti yang dimaksud Ketua Satgas Perumahan juga disesuaikan dengan kondisi riil pasar yang ada sekarang," ucapnya.

Selain itu, menurut Ketua Umum REI Joko Suranto program tiga juta rumah per tahun ini merupakan sebuah terobosan bagi industri perumahan nasional. Apalagi saat ini angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Program pengentasan kemiskinan, termasuk lewat penyediaan tiga juta unit hunian bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sejalan dengan usaha mengentaskan backlog. REI berkomitmen mendukung program mulia ini," ucap Joko Suranto yang juga ditunjuk sebagai Anggota Satgas Perumahan.

Ada pun gagasan desain rumah harus disesuaikan dengan kearifan lokal pada awalnya diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

"Saya minta desain rumah yang pembiayaannya didukung Bank BTN, desainnya harus sesuai kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, maka desainnya harus sesuai dengan desain Aceh. Tapi kita mengerti di Aceh ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo beda desain rumahnya. Begitu pula desain untuk Toraja atau Bali yang disesuaikan dengan daerahnya, jangan dibuat seragam," tutur Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue REI 'Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah', di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Program pembangunan 3 juta rumah ini nantinya mencakup penyediaan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan sejuta unit hunian di kawasan perkotaan.

"Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya," jelas Hashim.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara itu, untuk penyediaan satu juta rumah di perkotaan, program itu terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

"Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti di atas lahan milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta," pungkasnya.

(aqi/abr)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah akan mengutamakan kontraktor atau pengembang kecil dalam program pembangunan 3 Juta Rumah.

Hashim bilang dari 3 juta rumah itu, 2 juta rumah akan diserahkan kepada pengembang kelas menengah atau UMKM, Bumdes hingga koperasi.

“Jadi yang besar-besar itu kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, jangan masuk ke desa. Kita terbuka aja, let's make the pie bigger and banyak yang menikmati," ujarnya dalam Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sementara 1 juta pembangunan rumah lainnya akan diserahkan kepada siapapun yang ingin bergabung untuk mengelola termasuk investor asing.

“Di sini konsep dari kita Satgas, kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abudhabi dan Malaysia,” katanya.

Hashim mengatakan, ketika dirinya bertugas ke Qatar beberapa waktu yang lalu, sudah ada investor yang tertarik menjadi pengembang dalam program itu. Asal, lanjut Hasim, investor dari Qatar itu meminta program itu bisa dipastikan tetap berjalan dan tidak merugi.

“Tapi mereka juga minta enggak boleh untung besar. Bagi mereka itu amal. Amal tapi jangan rugi yang penting adalah dipastikan ada kebutuhan. Ada engak 1 juta keluarga yang mau beli,” ungkap Hashim.

Dengan pembagian ini menurutnya keadilan dan pemerataan akan dicapai. Harapannya, kelas menengah juga akan tumbuh kembali di era pemerintahan Prabowo.

"Ini tujuan Prabowo-Gibran adalah recreate dan memperbesar the middle class. Dan salah satu cara itu adalah affirmative action. BUMDES koperasi kontraktor kecil di pedesaan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia.

Program ini pun diharapkan bisa menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi karena multiplier effect sektor perumahan akan menggerakkan sektor bisnis lainnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengadakan dialog dan pertemuan dengan Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Prabowo mengingatkan pentingnya anak-anak rutin makan ikan, minum susu dan makanan bergizi lainnya, karena prihatin dengan kondisi bangsa termasuk melihat anak-anak usia 10 tahun tapi fisiknya kurus kecil seperti anak berusia 5 tahun. Itulah alasan mengapa ada program makanan bergizi gratis,” ungkap Hashim, Kamis (10/10).

Ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni.

Atas dasar itu maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” sebut Hashim.

Menurutnya, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Hashim menyebutkan, dirinya mendapat informasi bahwa sektor properti dan perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal itu luarbiasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Indonesia, ungkap Hashim, bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Ia mengatakan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional. Sementara 1 juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

Sosok Calon Menteri Perumahan

Menanggapi pertanyaan mengenai sosok ideal Menteri Perumahan yang akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menyebutkan bahwa sosok tersebut harus orang yang sudah memiliki program (tentang perumahan), mengerti dan paham dengan situasi di lapangan, serta dekat dengan seluruh ekosistem perumahan termasuk pelaku usaha.

“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” elaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” kata Joko.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” pungkasnya.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah sebagai salah satu program unggulannya. Ke depan, jumlah rumah yang dibangun akan bertambah setiap tahunnya.

"Jadi program Pak Prabowo adalah program pengentasan kemiskinan yang instrumennya adalah perumahan, subsidi perumahan sehingga dikembalikan lagi Kementerian Perumahan oleh Pak Prabowo. Jadi angka 3 juta itu adalah awal dari tahun pertama, tahun berikutnya itu double. Double kenapa? Supaya jangan baseline," ujar Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang dalam acara Forum Diskusi Katadat "Indonesia Future Policy Dialogue" di Le Meridien, Rabu malam (9/10/2024).

Bonny menjelaskan, program 3 juta rumah nantinya akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan yaitu dalam bentuk rumah susun atau high rise lalu 2 juta hunian di pedesaan.

Untuk 2 juta hunian di pedesaan nantinya bisa berupa renovasi atau pembangunan rumah. Nah, nantinya kontraktor yang boleh mengerjakan 2 juta hunian adalah kontraktor yang ada di desa. Kontraktor dari konglomerat nggak boleh ikut, kata Bonny. Dengan demikian, diharapkan roda ekonomi di perdesaan dapat berputar sehingga bisa menambah pendapatan negara.

Agar kontraktor di desa dapat bergerak, ujar Bonny, pihaknya mengajak kerja sama perbankan untuk membantu soal pembiayaan perumahan. Dengan begitu, program pembangunan rumah di pedesaan dapat terlaksana.

Ditemui usai acara, Bonny menyebutkan, berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25 juta orang. Untuk dapat memenuhi tujuan Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan, pihaknya mencoba untuk mengambil data parameter dari pelanggan PLN yang menggunakan listrik 450 KVA yang ada sekitar 24 juta.

"Sehingga Pak Prabowo atau ketua Satgas kami, Pak Hashim mengatakan 'kita coba dulu dengan program 3 juta rumah, 1 juta di kota 2 juta di desa'. Nah nanti, tahun depannya kita double supaya dia nggak baseline. 2026 itu nanti double, supaya GDP-nya growth-nya naik, supaya nggak baseline. Kalau 2 juta (rumah) (tahun depan) 2 juta lagi kan baseline," ujarnya.

Ia melanjutkan, sembari melaksanakan program 3 juta rumah, pihaknya juga akan melakukan pengecekan siapa yang berhak mendapatkan bantuan perumahan. "Benar nggak orang miskin ini jumlahnya segitu? Kan harus kita verifikasi. Jadi PR kita banyak nih," tuturnya.

Apabila di tahun selanjutnya menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, maka tahun depan program pembangunan rumah akan diperbanyak lagi. Ia optimistis apabila program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana, kemiskinan di Indonesia dapat teratasi dalam 5 tahun.

"Kalau sekarang 2 juta (rumah), tahun 2026 4 juta (rumah), 2027 katakan 8 juta (rumah), 2028 16 juta (rumah), kan selesai 24 juta (pengentasan orang miskin)," ungkapnya.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dia optimitis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

“Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun tapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah sehingga harusnya 3 juta rumah itu dia tertekan setiap tahun dan itu kalau 1 periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah kalau dia 2 periode bisa 30 juta rumah dan kita harus benar-benar ambisius,”ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut Hashim membeberkan dari target 3 juta rumah yang akan dibangun dalam setahun, 1 juta rumah hunian akan dibangun di perkotaan dengan bentuk rumah susun dan 2 juta rumah laginya akan dibangun di pedesaan.

Adapun 2 juta hunian di pedesaan nantinya bisa berupa renovasi atau pembangunan rumah.

Hashim juga menegaskan nantinya kontraktor yang diberikan hak untuk mengelola adalah kontraktor yang ada di desa.

“Jadi kontraktor yang besar-besar enggak bisa ikut bisa roda ekonomi di perdesaan bisa berputar,” katanya.

Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia.

Program ini pun diharapkan bisa menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi karena multiplier effect sektor perumahan akan menggerakkan sektor bisnis lainnya.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengklarifikasi rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun, termasuk di perkotaan.

Ia menegaskan pembangunan rumah hanya dilakukan di desa. Hashim menyebut ada 2 juta rumah per tahun yang akan dibuat Prabowo dan jajarannya di desa seluruh Indonesia.

"Di samping itu (2 juta rumah di desa), 1 juta rumah atau apartemen. Maaf ya, saya luruskan, apartemen di perkotaan," klarifikasi Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Nah, ini selalu ditanyakan, 'Pak Hashim apakah nanti ada lahan?'. Saya bisa katakan, ini bukan ide saya, ini sudah ada gagasan dari dulu. Ada suatu perusahaan daerah namanya Pasar Jaya yang punya 140 pasar," jelasnya soal penyediaan lahan untuk apartemen di kota.

Nantinya, apartemen tersebut akan berada di kawasan pasar kelolaan PD Pasar Jaya.

Adik Prabowo itu mengklaim dirinya juga sering berbincang dengan salah satu calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil. Hashim menyebut RK dengan istilah 'calon saya', alias yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Prabowo Subianto.

Hashim pun memberikan kode kepada para pengusaha properti tersebut. Ia berharap pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) itu bisa 'mengerti' apa yang ia maksud.

Ia juga menyebut sudah mulai mencari calon investor untuk membangun apartemen di perkotaan itu. Hashim mengklaim minat investasi datang dari Qatar hingga China.

"Sudah ada indikasi sukses. Saya dua minggu lalu ke Qatar, ada seorang pengusaha (yang juga) mantan penguasa, keluarga dekat dengan Emir Tamim bin Hamad Al-Thani, sudah menyatakan minat membangun 1 juta unit apartemen," ungkapnya.

"Dengan syarat dari emir, tidak boleh rugi. Tapi gak boleh untung besar. Ini bagi mereka itu amal, tapi amal jangan rugi. Keuntungan tipis-tipis bolehlah, yang penting adalah demand, kebutuhan," tegas Hashim.

Di lain sisi, Hashim turut mendorong para pengusaha properti besar untuk ikut membangun 1 juta apartemen per tahun di perkotaan. Ia menegaskan porsi hunian di kota memang menjadi ranah pengusaha besar.

"Tidak mungkin semuanya dikasih ke satu perusahaan dari satu negara, kita harus bijak, kita harus arif. Spread the cake, the part. Kontraktor nasional juga banyak yang mau, tapi kriteria-kriteria jelas ... So, 1 juta (apartemen) terbuka. Swasta nasional besar, 9 naga silakan, 90 naga kecil boleh, pribumi harus," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sudah kita bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan), kalau nggak salah dari SMF ya dan lain-lain agar PPN dihapus 11% dihapus untuk sementara waktu mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kita hapus. Ini untuk mengurangi ya beban," tutur Hashim dalam acara Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya PPN, pihaknya juga akan menghapus BPHTB sebesar 5% untuk sementara waktu. Dengan demikian, PPN dan BPHTB yang totalnya sebesar 16% dihapus untuk sementara waktu.

"Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara). Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," ujarnya.

Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun nanti negara kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB, Hashim mengatakan hal itu bisa digantikan dari revenue-revenue yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," paparnya.

Terpisah, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

"Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti," ujarnya setelah acara kepada wartawan.

(abr/zlf)