Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

(das/das)

Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.

Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.

Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.

Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

“Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

“Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

“Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku akan menambah kuota rumah subsidi untuk profesi wartawan. Tadinya, kuota rumah subsidi untuk dibeli wartawan 1.000 unit dan akan ditambah menjadi 3.000 unit.

Hal ini diungkapkan dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Awalnya, ketika Ara meninjau rumah subsidi di sana, ia mengatakan akan memberikan tambahan 1.000 unit rumah subsidi untuk dibeli oleh wartawan. Namun ketika melakukan sambutan acara, Ara mengungkapkan akan menambah kuota rumah subsidi untuk wartawan menjadi 3.000 unit.

"Bu hari ini tadi saya bilang 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kalau sanggup saya naikin jadi 3.000 buat wartawan," katanya dalam acara tersebut, Selasa (6/5/2025).

Walau demikian, Ara menegaskan pemberian kuota rumah subsidi ini bukanlah suatu bentuk pembungkaman. Ia tetap meminta wartawan untuk menuliskan berita yang faktual.

"Tapi saya minta tugasnya satu. Walaupun diberikan (kuota) rumah subsidi, ini bukan penyogokan. Ini bukan penyogokan. Tetapi tolong beritakan yang benar, bukan yang enak didengar," ujarnya.

Di sisi lain, Ara berharap para wartawan akan mewartakan jika ada kendala di perumahan tempat tinggalnya. Misalnya, pengembangnya bertanggung jawab atau tidak, infrastruktur perumahannya baik atau tidak, dan sebagainya.

"Saya berharap justru Ibu (Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid), nanti di seluruh Indonesia wartawan, di ribuan perumahan, mereka akan menyuarakan apa yang terjadi di situ. Karena pengembangnya terus terang, tidak semua bertanggung jawab dan bagus," tuturnya.

Ditemui usai acara, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengatakan wartawan bisa tetap menyuarakan kritikan yang membangun kepada pemerintah walaupun diberikan kuota tambahan rumah subsidi.

"(Kuota) 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga menguasai di perumahan masing-masing. Kalau memang ada masukkan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan konstruktif dan masukan," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara baru saja melakukan serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

Dalam acara yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri media di Palembang, 10 pekerja industri media di Makassar, 10 pekerja industri media di Yogyakarta, 10 pekerja industri media di Medan, dan 10 pekerja industri media di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

(abr/das)

Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk menambah unit rumah subsidi bagi pekerja industri media atau jurnalis.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan akan ada 2.000 rumah tambahan dari program awal hanya berjumlah 1.000 unit. Sehingga, total ada 3.000 rumah subsidi bagi jurnalis.

“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau. Harapannya tentu wartawan itu juga mengawasi di perumahan masing-masing,” kata Meutya dalam penyerahan kunci rumah kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Meutya menyampaikan bahwa saat ini tercatat sekitar 70.000 wartawan belum memiliki rumah yang layak.Dengan adanya program ini, sambungnya, pemerintah ingin memastikan kehidupan para jurnalis lebih sejahtera.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan Program rumah subsidi untuk pekerja media bukan hanya tentang tempat tinggal, melainkan juga penguatan peran media dalam demokrasi.

“Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” ujarnya.

Selain di Cibitung, penyerahan kunci dan proses pemberkasan kredit pemilikan rumah juga berlangsung di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Bagian dalam rumah subsidi bagi jurnalis di di Perumahan Gran Harmoni Cibitung / BISNIS - Lukman Nur Hakim

Program itu merupakan realisasi dari komitmen pemerintah untuk mencapai target tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, karyawan industri media yang memenuhi syarat akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan skema pembiayaan terjangkau, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberpihakan negara tidak boleh hanya menjadi slogan.

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan 350.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terus berupaya memberikan keringanan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ucap Sirait.

Menilik spesifikasinya, rumah bersubsidi bagi wartawan bertipe 27 dan luas tanah sebesar 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan halaman atau carport.

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.