Jakarta -

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12). Agenda tersebut membahas dukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Maruarar menilai anggaran dari APBN untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN seperti pinjaman ataupun skema investasi pengusaha.

"Kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan yaitu berupa pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.

Menurut dia, realisasi program 3 juta rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)

Jakarta -

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(prf/ega)

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta: Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yaitu, "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG. Delapan BUMN tersebut yakni BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

BRI pun menyambut baik arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.


Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG. “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. "Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(ROS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.