Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog bersinergi untuk mendukung terciptanya Indonesia sehat melalui penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

BGN dan Perum Bulog telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas. Sinergi itu mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat," kata Wahyu.

Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Wahyu berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia

Kerja sama itu meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program makan bergizi gratis.

Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat.

Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

"BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui penandatanganan kerja sama dengan BGN, maka diharapkan masyarakat mendapatkan distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera," kata Wahyu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal terjun langsung ke lapangan untuk mengecek secara langsung pasokan rumah baik subsidi maupun non subsidi yang dibangun pengembang di sejumlah daerah di Indonesia. Dirinya bersama bersama tim Kementerian PKP terjun langsung ke lapangan menjelang akhir tahun.

"Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Menteri PKP menambahkan dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Kemudian tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja juga akan ditugaskan ke lapangan.

"Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagi yang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk Program 3 Juta Rumah," kata dia.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan merupakan tindak lanjut dari audiensi asosiasi pengembang yang meminta agar kuota KPR FLPP di tambah karena adanya pasokan rumah. Dari hasil kunjungan lapangan nantinya akan diperoleh data riil berapa jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP tahun depan.

"Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025 untuk mendapatkan masukan dari media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar kedelapan kalinya itu menjadi ajang apresiasi kepada para jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik itu dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dalam kompetisi dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto.

Ajang perlombaan itu mengangkat tema "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit", dengan subtema "Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah", "Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah", "Core Business BTN pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion", serta "Peran BTN dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Menurut Nixon, dukungan yang positif dari para jurnalis juga membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah, serta turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan. Dirinya juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
"Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46 ribu unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan," jelas dia.

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kumpulan bank-bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari empat bank besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Sedangkan BPD atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah masing-masing. BPD memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola keuangan daerah, memberikan kredit kepada masyarakat, mengumpulkan dana masyarakat, melakukan investasi di sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Tercatat sekitar tujuh Bank Nasional dan 32 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP. Selain itu Menteri PKP bersama ekosistem perumahan seperti asosiasi pengembang, perbankan dan BP Tapera juga menandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dengan kerjasama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah. Kementerian PKP juga siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP untuk rakya di Indonesia :
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

(abr/abr)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 7 Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) untuk penyaluran kredit KPR dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Ara di Auditorium Kementerian PU, Senin (24/12).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan sejumlah bank penyalur KPR FLPP. Tercatat sekitar 7 Bank Nasional dan 33 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP.

Daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP tahun 2025

1. BPD Nagari
2. BPD Nagari Syariah
3. BPD Kalbar
4. Kalbar Syariah
5. BPD NTB Syariah
6. BPD Aceh Syariah
7. BPD Kalteng
8. BPD Kaltim
9. BPD Riau Syariah
10. BPD Jateng
11. BPD Jateng Syariah
12. BPD NTT
13. BPD Jatim
14. BPD DI Yogyakarta
15. Bank Mega Syariah
16. BPD Sulteng
17. BPD Papua
18. BPD Bengkulu
19. BPD Sumsel Babel
20. BPD Sumsel
21. Babel Syariah
22. BRI
23. BNI
24. Bank Mandiri
25. BSI
26. BJB
27. BJB Syariah
28. BTN
29. BTN Syariah
30. BPD Jambi
31. BPD Jambi Syariah
32. BPD Sulselbar
33. BPD DKI
34. BPD DKI Syariah
35. BPD Kalsel
36. BPD Kalsel Syariah
37. BPD Sulselbar Syariah
38. BPD Sumut
39. BPD Sumut Syariah
40. BPD Jatim Syariah

Jakarta: Kota Pangkalpinang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

Ada banyak perumahan yang tersedia di kota ini, mulai dari tipe komersil hingga subsidi. Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga serba Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang

Perumahan di Pangkal Pinang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Damai Lestari 15

Perumahan yang terletak di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Bangka Damai Lestari. Perumahan ini memiliki 203 rumah subsidi dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding beton, dan lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Nilam Permata Residence 2

Rumah ini berada di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dibangun oleh Plasma Jaya Perkasa, ada 131 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 36 meter persegi dan luas bangunan 78 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai dengan keramik, dan pondasi cor.

3. Perumahan Pondok Indah 11

Perumahan ini terletak di Tua Tunu, Gerunggang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 128 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

4. Cempaka Mas Residence

Rumah yang berada di Selindung, Gabek, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Wangka Wijaya Propertry. Ada 113 rumah tipe subsidi dengan harga Rp173 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi cor slop.

5. Perumahan Pondok Indah 9

Perumahan yang berada di Lontong Pancur, Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 82 rumah tipe komersil dengan Harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 112 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam slof.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.