Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek di IKN.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu memang banyak groundbreaking proyek di IKN. Tapi katanya, groundbreaking banyak yang berlanjut sampai ke pembangunan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," katanya di Kantor Presiden pada Selasa (21/1) kemarin.

Karena fakta itu, Maruarar mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan proyek di IKN.

Dalam evaluasi ini, pengusaha tersebut akan ditanya soal kesanggupan mereka dalam melanjutkan pembangunan proyek yang sudah di IKN.

Ketika para pengusaha tersebut masih menyatakan kesanggupan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proyek yang sudah digroundbreaking.

"Tapi mereka akan diberikan deadline, kapan mereka sanggup menyelesaikan. Kalau mereka tidak sanggup akan diberikan ke yang lain," katanya.

Hal itu katanya, harus dilakukan supaya pembangunan IKN bisa berjalan cepat. 

Proyek pembangunan IKN dimulai di era Jokowi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.

"Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungan yang masif dari pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah masuknya campur tangan mafia pada program strategis pemerintah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.

"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.

BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.

Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.

Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.

BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan penanaman 1 juta hektar jagung di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/1/2025).

“Kemarin kita sudah bahas, minimal Rp 1 miliar kami siapkan,” katanya.

Menurut Semuel, saat ini pihaknya di Kabupaten Jayapura menunggu hasil kesepakatan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saat ini kita menunggu berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung provinsi, dan berapa yang ditanggung kita di kabupaten,” ucapnya.

Semuel menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya menunggu kesepakatan mengenai program MBG di Provinsi Papua.

Kata Semuel, provinsi lain seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, MBG sudah dijalankan.

“Kalau sekolah bisa disiapkan, seperti tiba-tiba waktu ditunjuk sebagai pilot project, kami bisa laksanakan, meskipun dua hari baru ditunjuk,” ungkapnya.

Untuk harga per porsi, Semuel menyebut sekitar Rp 25.000.

“Kalau kita di Jayapura per orang untuk MBG sekitar 25.000 sampai 30.000,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum melaksanakan program MBG.

“Kita saat ini menunggu dari pemerintah pusat,” kata Semuel.

Perlu diketahui bahwa program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua belum semua menjalankannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, selesai direvitalisasi menjadi rumah susun aparatur sipil negara (ASN) pada April 2025.

Hal ini dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar, Selasa.

Ia memerinci, tiga tower Wisma Atlet sejatinya sudah selesai dan siap diresmikan akhir Januari.

Kemudian, tujuh tower sisanya selesai pada April 2025.

"Akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan. Tujuh tower siap diresmikan bulan April," ungkap dia.

Di sisi lain, ia juga melaporkan sebanyak 27 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) sudah selesai dibangun.

Dia bilang, pemerintah rencananya akan membangun sebanyak 20 tower lagi.

Tak hanya itu, ada 36 rumah jabatan menteri yang siap dihuni.

"Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," jelas Maruarar.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tuturnya.

Simak Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Teguh sehubungan dengan hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal,” ujar Teguh kepada Kompas.com di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh menjelaskan, Pemprov Jakarta mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk program renovasi rumah layak huni (RLH) dan makan bergizi gratis (MBG).

Dalam program RLH, Pemprov Jakarta bersama Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program RLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendukung program MBG yang digagas pemerintah pusat. Bahkan, Pemprov Jakarta siap dan telah menyiapkan anggaran untuk MBG jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran, kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ungkap Teguh.

Tahun ini, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Dengan anggaran sekitar Rp 3.000.000 per pembangunan SPPG, Pemprov Jakarta siap berkontribusi untuk mencapai target tersebut.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau menyatakan saat ini program Makan Bergizi Gratis dengan sumber dana APBN sudah berjalan di beberapa kota di wilayah itu. Untuk anggarannya pada tahun ini masih dihitung berapa yang akan dikucurkan untuk Riau.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati, menyampaikan hingga saat ini, terdapat tiga titik pelaksanaan MBG di provinsi tersebut, yang telah diawali di Kabupaten Bengkalis.

“Pelaksanaan MBG ini memang sempat tertunda di Pekanbaru, tetapi sudah dimulai sejak awal Januari tahun ini di Bengkalis. Program ini disusun dan dianggarkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan. Saat ini, kami masih dalam tahap observasi untuk menilai tata kelola dan pelaksanaannya,” ujarnya Senin (20/1/2025).

Heni menegaskan bahwa MBG bukanlah program jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan program ini sangat mulia. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menerima MBG, tetapi juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami masih menunggu finalisasi sistematika, mekanisme, dan tata kelola program ini,” jelasnya.

MBG merupakan program nasional yang terpusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, mekanisme pembagian anggaran ke seluruh provinsi, termasuk Riau, masih dalam proses penghitungan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan dihitung secara nasional dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG di seluruh provinsi. Untuk Riau, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikucurkan,” tambah Heni.

Kanwil DJPb Riau bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Sementara itu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menyebutkan pendistribusian program ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 14 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Marpoyan Damai.

“Di Tuah Madani ada 11 sekolah, dan di Marpoyan Damai 3 sekolah. Untuk kecamatan lainnya, program ini belum mulai,” jelasnya.

Pada program ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Disdik hanya bertugas mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis ke sekolah tujuan. Sementara itu, penentuan menu, porsi, serta sekolah penerima sepenuhnya diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagaimana menunya, porsinya, termasuk sekolah penerima, semuanya ditentukan oleh BGN. Kami dari Disdik hanya menyalurkan,” ujarnya.

Belasan sekolah penerima manfaat program ini merupakan sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur umum yang dikelola BGN. Saat ini, baru dua dapur umum yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan.

“Sekolah-sekolah yang sudah menerima program ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang ada. Jadi, sementara ini baru dua dapur umum yang aktif,” pungkasnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggarkan Rp 12,2 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Namun, anggaran tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp 7,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan Rp 19,7 miliar untuk program ini.

Angka tersebut mengacu pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikalikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pagu untuk MBG hanya tersedia sebesar Rp 12,2 miliar.

"Masih kurang sekitar Rp 7,5 miliar,” ungkap Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa (21/1/2025).

Dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) dengan fokus pada anak sekolah di tahap awal.

Putro menambahkan, kekurangan anggaran tersebut kemungkinan akan dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025.

Proses ini akan dilakukan melalui kajian pendapatan serta keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.

"Kami formulasikan dan akan memenuhi pagu anggaran makan bergizi gratis yang telah ditetapkan," jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gunungkidul sempat tertunda.

Hal ini disebabkan adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, Selasa (14/1/2025).

Dengan adanya anggaran yang masih kurang dan proses perbaikan dapur, pelaksanaan program ini diharapkan dapat segera terealisasi demi meningkatkan gizi masyarakat di Gunungkidul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di tiga wilayah Papua.

Kepala BGN Dadan Hidayana menjelaskan, terdapat tiga provinsi di Papua yang saat ini belum terjangkau program MBG, yakni Papua, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan.

“Ya, sejauh ini dari enam provinsi Papua, tiga provinsi sudah melaksanakan. Yang tiga dalam persiapan, jadi semuanya akan tercapai lah. Tapi untuk percepatan ini sedang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi semua provinsi sudah melaksanakan program makan,” ujar Dadan usai rapat kerja di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dadan menerangkan, persiapan dilakukan dengan mendata jumlah penerima manfaat mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita.

Menurut Dadan, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak menggunakan sistem pembukaan pendaftaran untuk memastikan program tetap sasaran.

“Kami yang mendata langsung di lokasi masing-masing. Berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan berapa anak balita. Karena untuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak bisa menggunakan data tahun sebelumnya,” kata Dadan.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Namun, pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak yang belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY seusai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

AHY menuturkan, pengalokasian anggaran menegaskan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Adapun pada saat ini, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sudah selesai.

Ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai 100 persen, ada pula yang masih berlanjut.

"Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

Setelah mengelokasikan dana, pemerintah akan mengawal ketat pembangunan, utamanya agar mampu selesai tepat waktu.

Di sisi lain, AHY juga akan kembali meninjau pembangunan IKN seiring dengan permintaan Presiden Prabowo agar IKN mampu menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ibu kota politik ini memungkinkan pembangunan di IKN meliputi fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif.

"Kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan nanti," kata AHY.