KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tengah menyiapkan beberapa skema pembiayaan perumahan bersama kementerian terkait. Salah satunya mengenai KPR 30 tahun untuk kredit jangka panjang.

Skema KPR 30 tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya Gen Z sehingga dapat mencicil rumah dengan nominal kecil, sekitar Rp 2 juta hingga di bawah Rp 1 juta.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Kita tahu untuk bisa masuk pada Gen Z, idealnya cicilan mereka di bawah Rp 2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp 1 juta. Ini sedang kita dorong dari sisi biaya pembangunan perumahan, maupun dari cost kreditnya," kata menteri yang sering disapa Tiko.

Tidak hanya KPR 30 tahun, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi juga termasuk dalam bahasan mereka bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kemudian KPR, khususnya KPR yang khusus rumah subsidi dengan Pak Nixon di BTN yang sekarang sedang proses dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan mengenai skema FLPP," ungkapnya.

Selain dari sisi pembiayaan, BUMN juga tengah mengumpulkan daftar tanah-tanah secara nasional yang bisa digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Land bank tersebut bisa milik negara atau BUMN.

"Kita punya tugas berat, untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita sedang memetakan secara nasional berapa land bank yang dimiliki negara atau BUMN sehingga ada percepatan sehingga bisa membangun 400 ribu yang bisa dibangun di tahun pertama ini," ujar Tiko.

Ia mengungkapkan 2 perusahaan yang memiliki land bank di BUMN adalah Perum Perumnas dan PT KAI. Untuk Perum Perumnas sendiri, negara akan memberikan penyertaan modal dan barang milik negara berupa tanah dari kementerian atau sitaan dari kejaksaan.

Nantinya, land bank tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah tapak atau hunian vertikal.

"Nanti akan diberikan secara bertahap kepada Perumnas dalam bentuk injeksi penyertaan modal dan barang milik negara kepada Perumnas. Sehingga Perumnas bersama-sama dengan ekosistem bisa membangun yang high-rise dan landed," ungkapnya.

Kemudian, konsep perumahan yang menempel dengan transportasi massal atau sering disebut dengan TOD (Transit Oriented Development) juga akan didorong.

"Seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Memang yang paling disenangi masyarakat adalah yang menempel kepada transit oriented development. Nanti ada 3 projek yang kita launching dengan KAI. Kita lihat, penjualannya jauh lebih cepat," tuturnya.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Ia menegaskan tak terima jika Indonesia kalah dengan koruptor.

"Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah sama koruptor namanya Harun Masiku, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya," kata Ara kepada wartawan di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Ia pun mengatakan saat ini masyarakat Indonesia juga harus ikut turun tangan dalam memberantas pelaku korupsi, terutama Harun Masiku.

"Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata-telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengaku menerima banyak komentar positif dari KPK dan beberapa anggota DPR RI. "Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, partisipasi publiknya tinggi, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Dan saya mendapatkan WA, SMS, dari teman-teman DPR saya lihat positif, dari KPK positif, jadi partisipasi publik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Kenaikan kuota FLPP tersebut tentu membutuhkan dana penunjangnya.

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

"Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan," ujar Maruarar dikutip Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara. Selain itu ada penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Dalam kesempatan yang sama Nixon menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. "Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden," kata Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun.

"Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor," ungkap Nixon.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu kaji rencana peningkatan kuota KPR FLPP

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencanaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)menaikkan kuotaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Sabtu (30/11/2024).

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” tutur Nixon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota
FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Adapun saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.




(kunthi fahmar sandy)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan Rp150 triliun per tahun untuk menjalankan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan tugas untuk mencari skema pendanaan ini.

Ia lantas berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun ya, Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu)? Tentunya kalau buat Pak Nixon untuk cari dana masyarakat segitu ya susah," ucapnya dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Jadi, memang ini harus pendanaan dari khusus, seperti obligasi, pendanaan luar negeri, atau apapun. Kita sedang mencari skemanya dan tentunya juga dengan cost of fund yang bisa dibeli oleh para pembeli," sambung Kartika.

Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut BTN memerlukan penjaminan untuk mencari dana sebanyak itu.

"Jadi, memang ini kita cari skemanya. Saya juga sudah diskusi dengan menteri keuangan apakah nanti BTN diberikan pejaminan dan sebagainya," tutur Tiko.

Tiko mengaku Kementerian BUMN masih menggodok beberapa skema pendanaan. Selain dengan Kementerian Keuangan, ia juga akan menghadap Bank Indonesia (BI).

Wakil dari Erick Thohir itu menegaskan BTN perlu pendanaan jangka panjang. Ini untuk menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo.

"Nanti kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya. Sehingga BTN bisa punya pendanaan Rp150 triliun per tahun itu. Enggak mudah, tapi kita cari skemanya," jelasnya selepas acara.

"Idealnya (pendanaan BTN), ini baru ide dari kami ya, kami usulkannya BTN membuat obligasi dijamin pemerintah," tandas Tiko.

Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan menyalurkan sebanyak 5.000 paket makanan bergizi untuk masyarakat yatim dan duafa di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sebanyak 5.000 paket makanan tersebut disalurkan ke sejumlah kelurahan seperti Margahayu, Kayuringin Jaya, Kampung Pemulung, Jatiasih, Jatirahayu, Jatikarya, Jatimelati, serta untuk 18 pondok pesantren dan panti asuhan pada Jumat (29/11).

"Alhamdulillah kami telah menyalurkan 5.000 paket makanan kepada masyarakat dhuafa, yatim di wilayah Bekasi," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Saidah menjelaskan program pendistribusian paket makanan bergizi ini menjadi upaya Baznas dalam memberikan bantuan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan.

"Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik," ujarnya.

Saidah juga mengungkapkan bantuan ini merupakan buah dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat melalui Baznas, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua," ucap Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kebijakan hapus tagih kredit di bank BUMN bisa mengatasi hambatan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) akibat pinjaman online (pinjol).

Dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjol.

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Sebelumnya, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman daring (pinjol).

Dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024