Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12/2024) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel. Ia menekankan tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat.

"Saya tegaskan semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza. Dia mengatakan Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi.

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza. "Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk memastikan operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam.

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ilegal, dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan, mengacu pada AS. Geng menuntut Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan.

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara.

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya, tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel.

Dia menyoroti laporan yang mengkhawatirkan tentang jumlah warga Palestina yang gugur di Tepi Barat yang diduduki. Dia mendesak Israel untuk mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal.

"Kami mendesak Israel menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat, meredakan ketegangan, mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

IDXChannel- Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto terutama program makan bergizi gratis.

Pihaknya pun tengah menyiapkan strategi sekaligus merancang programnya. "Saya memberi contoh koperasi pesantren, kami harus menyiapkan dapur-dapur disemua pesantren yang memiliki koperasi. Dari Dekopin sendiri tengah menyiapkan sekitar 100 dapur dan nantinya ada ribuan titik dapur di pesantren yang akan dibuat," kata Nurdin dalam keterangan pers Kamis (19/12/2024).

Tak hanya menyiapkan dapur diberbagai pesantren untuk membuat program makan bergizi gratis, Dekopin juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program makan bergizi gratis di pesantren-pesantren.

Menurut Nurdin asta cita yang berisikan point-point seperti memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat SDM, melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi serta memperkuat lingkungan sangat didukung oleh dirinya mengingat sejalan dengan cita-cita koperasi itu sendiri.

"Asta cita kedua yang berisi point memantapkan pertahanan, sejalan dengan cita-cita koperasi seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis serta pembangunan perumahan. Point-point tersebut semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Nurdin.

Dengan mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045' pada pembukaan Munas Dekopin, Nurdin Halid ingin menciptakan masyarakat lebih banyak yang menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian di tanah air.

Dengan jumlah anggota koperasi yang telah mencapai lebih dari 27 juta orang, Nurdin menginginkan jumlah tersebut terus bertambah untuk menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin lanjut Nurdin Halid juga menggandeng KADIN Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Untuk terus mengembangkan dunia perkoperasian di Indonesia, Nurdin juga menambahkan bahwa di DPR UU Koperasi akan dibahas 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru menurut Nurdin Halid penting dilakukan mengingat UU Koperasi di Indonesia sudah terlalu lama dan diimplementasikan semenjak 1992.

(kunthi fahmar sandy)

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentaskan pemukiman kumuh terpadu di Lingkungan Parit Pekir Sungailiat dengan membangun 40 unit rumah terpadu dalam satu kawasan

"Program pengentasan pemukiman kumuh terpadu satu kawasan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti air minum, sanitasi dan akses jalan permukiman," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Kamis saat meresmikan Kawasan Semangat Menggapai Harapan "Semengah".

Program ini kata dia, sejalan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

M Haris mengakui pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni terpadu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Bangka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Asmawi Alie sebelumnya mengatakan, program tersebut tidak hanya melakukan pembangunan rumah, melainkan rehab atau perbaikan rumah yang dianggap hanya cukup di rehab.

"Tercatat kurang lebih masih 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan kriteria ringan, sedang dan sekitar 1.000 unit rumah kategori berat atau benar-benar harus dilakukan pembangunan," jelas dia.

Jakarta -

Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta - Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini


(dhw/das)

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta -

PKB memandang perlu kajian mendalam untuk mengategorikan penduduk yang belum punya rumah pertama sebagai masyarakat miskin. PKB menilai banyak juga yang justru memilih menyewa apartemen di tengah kota daripada membeli rumah tapak.

"Dalam banyak kasus orang tidak punya rumah itu belum tentu miskin. Di kalangan gen Z, misalnya, mereka lebih memilih menyewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan alih-alih membeli rumah tapak. Lalu apakah mereka kita kategorikan sebagai orang miskin," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Dia mencontohkan ada sekeluarga besar di pedesaan memilih tinggal dalam satu atap rumah karena alasan kultural. Padahal, kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing.

"Mereka memilih tinggal satu rumah bersama keluarga besar meskipun mereka sebenarnya punya akses untuk punya rumah. Punya pekerjaan tetap atau lahan garapan tetap. Lalu apakah mereka kita kategorikan miskin," ucapnya.

Politikus PKB itu menilai perlu ada diskusi mendalam apabila indikator kemiskinan baru muncul. Secara umum, kata dia, indikator kemiskinan yang menjadi rujukan Bank Dunia, UNDP, IMF, maupun BPS dikelompokkan pada dua hal, yakni bersifat moneter, seperti tingkat pendapatan/pengeluaran dan nonmonoter, seperti akses terhadap layanan dasar maupun kualitas hidup.

"Mungkin Pak Ara menilai tidak punya rumah masuk indikator kemiskinan dari kategori nonmonoter, yakni akses terhadap layanan dasar. Kendati demikian dalam pandangan kami perlu kajian mendalam juga kesepakatan bersama dari Bappenas, BPS, maupun lembaga terkait untuk memasukkan tidak punya rumah sebagai indikator kemiskinan," ujarnya.

Dia sepakat program pengadaan tiga juta rumah per tahun yang digagas pemerintah perlu didukung. Namun, dia mengingatkan langkah yang diambil mesti terukur.

"Kami menilai bahwa terobosan tersebut harus tetap terukur sehingga tidak melanggar regulasi yang ada atau malah memunculkan kontroversi yang tidak perlu maka kami tetap mendorong agar ada blue print atau peta jalan dari Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman agar strategi realisasi tiga juta rumah/tahun bisa kita kaji dan kawal bersama," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menilai penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

(taa/haf)