Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan perumahan bagi masyarakat agar tepat sasaran.

Salah satunya adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat dengan target 38 ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025). Pada pertemuan ini juga turut hadir para Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP.

"Soal akurasi data ini sangat penting, karena sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran. Sehingga berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos yang selama tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut akan terus dilakukan pembaruan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Menteri PKP, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar yakni berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk Desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang Desil 2 sekitar Rp600 ribu.l, dan yang Desil ketiga Rp900 ribu di bawah," jelas dia.

Ara menambahkan, Kementerian PKP pada 2025 telah mengalokasikan bantuan rumah subsidi untuk 220 ribu rumah, kemudian juga BSPS sebanyak 38 ribu rumah. "Tadi data desil satu saja ada 9 juta dan desil 2 ada 9 juta. Jadi ini kita menggerakkan gotong royong karena kalau hanya dari APBN pasti ini akan sangat kurang sekali," jelas dia.

Menurutnya pembangunan rumah gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan. Pihaknya akan menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS bertemu Menteri PKP ini dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.

"Karena apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun oleh BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami adalah berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama," ujar Mensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data ini menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat data ini lebih akurat.

"Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Sehingga kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ungkap Amalia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Sebelumnya telah dilakukan di Mempawah dan Kota Pontianak. Kali ini menyasar Sungai Raya, Kubu Raya, yang sukses digelar," kata Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan sosialisasi Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting pada masyarakat.

"Sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti oleh 300-an peserta," ucap dia.

Ia mengatakan pihaknya terus mendukung dan mengawal implementasi Program MBG. Program tersebut, kata dia, diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

"Program MBG yang dimulai serentak di 245 titik seluruh Indonesia mendapatkan sambutan positif masyarakat," jelas dia.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Karena itu ia mengingatkan agar pelaksanaan Program MBG tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan.

"Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” kata Alifudin.

Sebagai informasi, Komisi IX DPR RI bekerja untuk mengawasi mengenai masalah kesehatan. Untuk itu Alifudin menegaskan akan terus memantau pelaksanaan Program MBG sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

"Program MBG diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan produktif," ucap dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan bakal menindak tegas pengembang perumahan di kabupaten yang dikenal Benuo Taka itu apabila tidak mempunyai analisis dampak lingkungan (amdal).

"Kami tinjau sejumlah titik yang sempat terkena banjir, ditemukan beberapa selokan atau parit tidak berfungsi karena tertutup," ujar Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, Selasa.

Setelah ditelusuri selokan tersebut tertutup diakibatkan proyek pembangunan perumahan, lanjut dia, sehingga air terus menggenangi pemukiman warga saat hujan karena tidak ada tempat untuk menampung dan mengalirkan air hujan.

Pengakuan warga setempat, kata dia, selama puluhan tahun tidak pernah dilanda banjir, tetapi selama banyak pembangunan perumahan kawasan tersebut mulai dilanda banjir, sehingga diduga pengembangan perumahan belum mengantongi amdal dan disinyalir sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di pemukiman warga setempat.

Pemkab, lanjut dia, bakal menindak tegas pengembang perumahan yang belum punya amdal dan tidak memperhatikan lingkungan di sekitar ketika menjalankan proyek pembangunan.

"Kami komitmen terus pantau dan awasi perusahaan yang tidak patuhi aturan dan tidak perhatikan dampak lingkungan sekitar," ucapnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dalam menjalankan pekerjaan, agar masyarakat tidak terkena imbas.

Selain itu, lanjutnya, pemkab tidak melarang untuk pengembangan perumahan, tetapi perhatikan lingkungan dan harus memiliki amdal sebelum membangun.(Adv)

Jakarta -

Sebanyak 2,7 juta hektare (ha) sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Nah, kalau revisi Perpres selesai, maka akan segera dibentuk tim terpadu, untuk menyelesaikan ada namanya lahan sawah yang dilindungi di 12 provinsi itu yang akan diperkuat menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"terang dia.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan sawah yang dilindungi ini mencegah agar lahan tidak dialihfungsikan menjadi berbagai macam bangunan, seperti untuk industri dan permukiman. Dia mencontohkan alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi sebelumnya, saat perlindungan lahan sawah belum diberlakukan.

"Data dari 8 provinsi saja sebagai contoh, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama 2 tahun itu 136.000 hektare. Berarti 1 tahun rata-rata 66.000 ha," terangnya.

Nusron menegaskan, jika LSD dijadikan LP2B, maka tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

"87% total LBS lahan baku sawah atau total sawah harus ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apapun selama-lamanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lahan sawah di 8 provinsi masuk kategori dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteru ATR/BPN yang dimaksud Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

(ada/ara)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta. Tujuannya menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keteranga tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

""Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujar Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," ungkap Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta. Tujuannya menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keteranga tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

""Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujar Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," ungkap Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Jakarta Selatan berfokus menangani Kelurahan Manggarai, Tebet agar terbebas dari kawasan Rukun Warga (RW) kumuh.

"RW kumuh terbanyak ada di Kelurahan Manggarai, Jaksel sebanyak 7 RW. Ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 90 Tahun 2018," kata Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan Agus Ruhyat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Untuk lokasi kelurahan lainnya terbilang variatif lantaran bisa sebanyak satu hingga enam RW di setiap kelurahannya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 itu, maka perlu pembaharuan dan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah serta status RW kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan kepada suatu RW untuk dinyatakan kumuh mulai dari kepadatan penduduk hingga pengelolaan sampah.

"Kriteria kumuh berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi/perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, pencahayaan," jelasnya.

Kini, Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan terus meningkatkan penanganan kawasan permukiman RW agar bisa menciptakan tempat tinggal layak bagi masyarakat.

"Yang dilakukan Sudin Perumahan lingkup pekerjaannya yakni peningkatan/perbaikan jalan, saluran, jembatan antar kampung, beautifikasi (mural, penghijauan), pengadaan tempat sampah, apar, dan railing," jelasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus berkolaborasi agar penataan Kota Jakarta berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.