Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

"Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah," kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. "BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%," ujar Ara.

Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

"Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Apa kata menteri?

Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:

Menko PM: Saya kok belum dengar ya?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.

Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.

"Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau," ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).

Menteri Perumahan: Harus siap dong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.

Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Menteri PU: Saya ini cuma 'batur'

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.

"Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya," ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).

Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle.

Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.

Mensesneg: Hah reshuffle apa?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.

"Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," katanya.

Apa kata partai politik?

Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.

Golkar yakin selamat dari reshuffle

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.

"Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," lanjut Bahlil.

Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.

PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.

Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said.

Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.

Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.

"Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.

Gerindra dukung Prabowo reshuffle

Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani.

Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.

Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.

"Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.

Apa kata istana?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, reshuffle menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena reshuffle, maka mereka hanya menerka-nerka saja.

Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu reshuffle-nya.

"Itu betul-betul kewenangannya Presiden," ucapnya.

Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.

Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.

"Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini," imbuh Hasan.

Akankah Prabowo reshuffle kabinet dalam waktu dekat?

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.

"Warning itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.

Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.

"Bahlil misalnya, bila di-reshuffle saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-reshuffle, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo," jelasnya.

"Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini," sambung Jamiluddin.

Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan melaksanakan groundbreaking (peletakkan batu pertama) tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yakni, Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes.

“Rencananya akan dilaksanakan groundbreaking pada 21 atau 22 Februari mendatang dan hal ini sudah kami sampaikan ke Presiden,” ungkap Ara dikutip dari siaran persnya, Sabtu (8/2/2025).

Ini merupakan bagian dari program 3 Juta Rumah yang juga akan didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) maupun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri.

Sejuah ini, BP Tapera resmi menyalurkan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Penyaluran ini pun akan dijembatani Bank Mandiri.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD.

"Khususnya, bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” tutup dia.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, pada tahun ini mulai menerapkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah bersubsidi.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manokwari Umrah Nur di Manokwari, Sabtu, mengatakan pembebasan BPHTB tersebut mulai berlaku sejak 17 Januari 2025.

"Pembebasan BPHTB sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada 25 November 2024," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan penghapusan BPHTB hanya berlaku untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan kebijakan tersebut, maka rumah subsidi atau rumah yang mempunyai harga maksimal Rp240 juta tidak lagi dikenai BPHTB.

Namun, bagi warga masyarakat yang ingin menikmati bebas BPHTB harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Karena, program tersebut juga untuk sukseskan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan sehingga rumah bebas BPHTB harus didaftarkan ke Kementerian Perumahan," katanya.

Sebelum ada program kebijakan tersebut, rumah subsidi dengan harga Rp240 juta dikenai BPHTB sebesar Rp7 juta per transaksi atau saat aset rumah berpindah tangan.

Namun, setelah adanya program tersebut, sebagai OPD teknis pemungut pajak, setelah 17 Januari 2025 pihaknya akan lebih selektif untuk memungut BPHTB.

Pihak-pihak yang sudah mengurus bebas BPHTB di Kementerian Perumahan harus mendapat pembebasan pajak. Namun, yang belum mengurus tetap dipungut pajak BPHTB.

"Pengembang perumahan subsidi atau pemilik rumah yang akan menjual ke pihak lain bisa mengurus bebas BPHTB. Tapi dibatasi rumah dengan harga maksimal Rp240 juta. Sedangkan rumah di atas Rp240 juta tetap kena BPHTB," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan kolaborasi pemerintah dan perbankan sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan tersebut dapat mewujudkan pemenuhan target tiga juta rumah bagi masyarakat pada tahun ini.

Ia mengatakan lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Maruarar.

Ia menyebutkan untuk kurun 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi kredit pemilikan rumah subsidi telah mencapai 91.665 unit rumah.

Angka tersebut, terus meningkat bila seluruh pemangku kepentingan terlibat bersama dalam menjalankan program 3 juta rumah.

IDX Channel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga saat ini masih melakukan kajian terkait perubahan skema program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diterapkan tahun ini. Revisi skema FLPP tersebut guna memperluas cakupan penyaluran program FLPP, sehingga akan lebih banyak lagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas KPR Subsidi tersebut.

Rencana perubahan skema penyaluran FLPP ini, merupakan bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan salah satu skema yang tengah di kaji adalah komposisi pendanaan FLPP yang diusulkan menjadi 50% ditanggung Pemerintah, dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema FLPP yang berlaku selama ini adalah perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

IDX Channel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat anggaran kementerian dipangkas, pemerintah perlu dukungan banyak pihak. #perumahan #maruararsirait #kadin #prabowo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, dalam mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

Ara menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan pula, dengan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan pada periode 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi telah mencapai 91,665 unit rumah.

Angka tersebut, menurutnya pula, bisa terus meningkat apabila seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat bersama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Yang terpenting sekarang ini adalah kolaborasi dengan bagaimana bisa mengintervensi banyak pihak untuk menjalankan visi yang sama. Kebijakan yang cepat dan mudah bagi masyarakat," kata Ara.

Dirinya menjelaskan, di tengah situasi adanya efisiensi pada anggaran Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun harus terpangkas menjadi Rp1,6 triliun dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025