JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Ia mengatakan Program BSPS berisisan dengan Kemensos karena program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya,” kata Mensos.

Ihwal kelengkapan, Mensos Saifullah Yusuf menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari Desil 1,2,3 dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan.

Mensos mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangatlah penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya, tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan Program BSPS.

Dia menjelaskan program itu mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan. Program BSPS itu juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN.

Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan Desil 3 di bawah Rp900 ribu.

“Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya,” kata Amalia.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Mensos menjelaskan ada di Desil 1, Desil 2 dan Desil 3, termasuk juga sebagian diantaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas

“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan,” katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo terkait target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai awalan, dilakukan sinkronisasi data dan program.

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Selain Gus Ipul dan Menteri PKP Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Program Kementerian PKP yang dimaksud Gus Ipul beririsan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Gus Ipul mengatakan, program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," ujarnya.

Ihwal kelengkapan, Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari desil 1,2,3 dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan.

Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Ia menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp 400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp 600 ribu dan desil 3 di bawah Rp 900 ribu.

"Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya," jelasnya.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2 dan desil 3. Itu juga termasuk sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas, bukan malah turun kelas.

"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan ini, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan program ini mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan. Program BSPS ini juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Simak juga Video: Menag Pastikan Dana Zakat akan Tepat Sasaran Lewat DTSEN

(ega/ega)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama dengan berbagai mitra BUMN, termasuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk Program 3 Juta Rumah. Nantinya, Perum Perumnas akan menyiapkan 1.575 hektare (Ha) lahan untuk pembangunan hunian.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tak hanya bermitra dengan BUMN saja untuk program tersebut, tetapi juga menggandeng swasta. Hal ini untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perum Perumnas juga diharapkan bisa membantu pemerintah agar ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan melalui sektor perumahan.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satunya kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower yang terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tutur Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas, yaitu pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(abr/abr)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan perumahan bagi masyarakat agar tepat sasaran.

Salah satunya adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat dengan target 38 ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025). Pada pertemuan ini juga turut hadir para Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP.

"Soal akurasi data ini sangat penting, karena sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran. Sehingga berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos yang selama tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut akan terus dilakukan pembaruan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Menteri PKP, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar yakni berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk Desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang Desil 2 sekitar Rp600 ribu.l, dan yang Desil ketiga Rp900 ribu di bawah," jelas dia.

Ara menambahkan, Kementerian PKP pada 2025 telah mengalokasikan bantuan rumah subsidi untuk 220 ribu rumah, kemudian juga BSPS sebanyak 38 ribu rumah. "Tadi data desil satu saja ada 9 juta dan desil 2 ada 9 juta. Jadi ini kita menggerakkan gotong royong karena kalau hanya dari APBN pasti ini akan sangat kurang sekali," jelas dia.

Menurutnya pembangunan rumah gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan. Pihaknya akan menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS bertemu Menteri PKP ini dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.

"Karena apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun oleh BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami adalah berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama," ujar Mensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data ini menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat data ini lebih akurat.

"Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Sehingga kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ungkap Amalia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

(ial/azh)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

(ial/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macem-macemnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, ia tak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.